Atasi Kesenjangan Ekonomi dengan Keluarga Berencana

DIREKTUR Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng menegaskan kesenjangan ekonomi harus dipahami penyebab utamanya dan terbebas dari kepentingan politik. Dengan begitu lebih mudah untuk mencari solusi yang tepat sasaran.

Menurut Rizal, data Bank Dunia yang menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk merupakan kunci dari melebarnya jurang pemisah kemampuan ekonomi.

"Sebelum mencari solusi mengatasi kesenjangan ekonomi, mari kita lihat fakta dan penyebabnya. Kalau tidak tahu fakta dan penyebabnya akan keliru dalam menentukan solusi apalagi digeser ke ranah politik," terang Rizal saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (6/4)

Ia menjelaskan, pertumbuhan jumlah penduduk tersebut lebih banyak terjadi pada kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan memiliki anak lebih dari dua. Akibatnya, tanggungan ekonominya bertambah sedangkan penghasilan cenderung tetap.

"Faktanya, indeks kesenjangan (rasio Gini) sekarang 0,39 sedangkan 20 tahun lalu 0,34-0,35. Kalau dalam perspektif negara berkembang itu kita berada pada posisi moderat lah. Kenapa itu ada peningkatan, bukan terjadi sejak lima tahun tapi lebih dari sepuluh tahun terakhir," jelasnya.

Keluarga yang ditanggung keluarga menegah ke bawah meningkat sampai stabil, sedangkan tanggungan masyarakat ekonomi menengah ke atas cenderung kecil karena hanya memiliki 1 sampai 2 anak saja.

"Maka dengan demografi itu menyebabkan relatif indeks kesenjangannya meningkat, karena yang miskin anaknya meningkat yaitu 4 sampai 5 anak. Sedangkan menengah atas 1 sampai 2 anak atau sudah berpikir modern. Dengan sendirinya kesenjangan meningkat, bukan orang miskin makin miskin dan kaya makin kaya, tapi beban masyarakat bawah bertambah," paparnya.

Bicara solusi lebih jelas, Rizal meminta jangan ngawang-ngawang. Penyebab kesenjangan akibat demografi tentunya harus diobati dengan cara mengerem angka kelahiran dengan KB, optimalisasi peran puskesmas, pusat bantuan kesehatan desa, pengentasan gizi buruk dan sosialisasi usia ideal dan jarak melahirkan.  

Rizal mengatakan, peningkatan jumlah penduduk akibat kekurangan pengetahuan dan keterbatasan ekonomi yang itu dapat menjaga rantai kemiskinan berbeda dengan bonus demografi yang menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi tercipta oleh tingginya generasi muda yang produktif yang tentunya memiliki tingkat kesehatan juga pendidikan yang baik.

Menurut Rizal, pernikahan usia dini serta menentukan jumlah anak tanpa pertimbangan kemampuan ekonomi masih banyak terjadi. Hal itu semua memangkas jarak antargenerasi, juga melanggengkan rantai kemiskinan. Anak tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi yang berlanjut pada pendidikan dan kesehatan.

"Sosialisasi tentang pernikahan usia ideal, kesehatan anak dan program KB sudah sangat sulit kita temui di daerah dan momentum politik. Isu itu tidak lagi dipandang sebagai hal penting para kandidat kepala daerah sehingga tentunya tidak menjadi program prioritas selama masa pemerintahannya," papar Rizal.

Berbeda dengan era 30 tahun silam, kata dia, ketika program KB yang di dalamnya berisi banyak pengetahuan tentang membangun keluarga yang ideal dari sisi kesehatan, pendidikan dan berdampak pada masa depan itu sangat kencang disuarakan. Itu lantaran dikomandoi pemerintah pusat.

Saat ini, program itu sudah diamanahkan kepada masing-masing pemerintah daerah dengan dasar otonomisasi.

"Dahulu BKKBN dipacu langsung oleh pemerintah pusat namun sekarang beralih kepada pemerintah daerah. Sayangnya para kepala daerah dan calon kepala daerah tidak menempatkan isu KB ini dalam program kerja dan kampanyenya. Dengan demikian, langkah mengidealkan pertumbuhan penduduk menjadi hilang dan menjadi penyebab utama kesenjangan saat ini," tuturnya.

Rizal menilai program KB akan sulit diambil kembali pemerintah pusat karena dapat terbentur dengan skema otonomi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus mampu meningkatkan komunikasi dengan seluruh pemerintah daerah supaya tergugah menggalakan kembali program KB.

"Langkah persuasif itu bisa dilakukan pemerintah pusat supaya pemerintah daerah seluruhnya kembali menggalakan program KB. Kemudian masyarakat serta LSM yang peduli masa depan bangsa dan ingin memangkas jurang ekonomi bisa menyuarakan program ini dijadikan salahsatu program kerja utama kepala daerah dan calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada serentak 2018," ujarnya.

Selain itu, penyebab kesenjangan ekonomi lainnya seperti peralihan dari buruh tani menjadi buruh manufaktur.

"Makanya kita harus memahami penyebab utamanya untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat sasaran. Menyeret ke ranah politik tentunya akan berada pada perbincangan tanpa akhir dan tidak bisa menyelesaikan masalah," pungkasnya. (A-2)