Keadilan Ekonomi bukan Berdasarkan Etnis dan Agama

KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latief menilai kesenjangan ekonomi yang sering didikotomikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sangat tidak tepat. Hal itu disebabkan kesenjangan ekonomi yang saat ini terjadi tidak mengenal SARA.

Yudi mencontohkan dari 74 ribu desa yang ada di Indonesia, sebanyak 39 ribu desa yang tertinggal berada di kawasan timur Indonesia yang notabene mayoritas bukan beragama Islam.

"(Kesenjangan ekonomi) jangan ditaruh dalam pembelahan etnis dan agama," ujar Yudi dalam seminar bertajuk Ekonomi Pancasila di Era Jokowi: Koonsep, Tantangan, dan Implementasi, di Perpustakaan Nasional Jakarta, Kamis (5/4).

Jika kesenjangan ekonomi dikaitkan dengan etnis dan agama, akan menimbulkan ketegangan sosial. Yudi mengambil contoh Malaysia yang pada 1960 terjadi ketegangan antara etnis tionghoa dan melayu karena merasa ekonomi hanya dikuasai oleh etnis tionghoa.

Menurut Yudi, pemerintah Malaysia saat itu memberikan perlakukan khusus terhadap etnis melayu. Kesenjangan ekonomi antarkedua etnis tersebut memang berkurang, akan tetapi ketegangan sosial antarkeduanya masih berlangsung sampai saat ini.

"Mungkin Malaysia secara ekonomi lebih baik tapi dari segi bangsa tidak tercipta. Mereka memperingati hari kemerdekaan tapi dirayakan sesuai etnisnya masing-masing," tutur Yudi.

Untuk itu, Yudi menyebut masalag kesenjangan sosial tidak bisa diselesaikan dengan perlakukan khusus terhadap etnis atau agama tertentu, melainkan berdasarkan keadilan sosial.

"Meskipun diberi perlakukan khusus tetapi jangan ditaruh dalam pembelahan etnis dan agama, apapun agama dan etnisnya mereka yang miskin dan tertinggal harus diberi perlakuan khusus oleh negara," pungkasnya. (A-2)

Berita terkait : Ekonomi Pancasila belum Nyata