Pemerintah Tepis Tudingan Utang Kurang Produktif

DEPUTI Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menepis anggapan utang pemerintah yang terus meningkat dipakai untuk menyokong pembangunan infrastruktur yang kurang produktif. Dia menekankan semua utang difokuskan untuk tujuan produktif, seperti perbaikan infrastruktur.

Menurut Iskandar, sulit memperoleh suntikan dana dari lembaga peminjam atau perbankan apabila pengelolaan utang tidak tepat sasaran. Perhitungan utang disebutnya tidak sekadar bersifat matematis tanpa mempertimbangkan aspek pendukung, seperti kredibilitas.

"Karena ada perjanjian utang antara pemerintah dengan kreditur. Misalnya untuk pemangunan jalan dengan World Bank dan Asian Development Bank. Mereka tidak akan memberikan kredit kepada pemerintah jika penggunaan tidak tepat sasaran," ujar Iskandar kepada Media Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/3).

Iskandar memandang ramainya suara sumbang atas nominal utang pemerintah sebesar Rp4.034,80 per Februari 2018, tidak lepas dari dinamika tahun politik. Kritikan yang datang, sambung dia, cenderung kurang mencermati manfaat yang ditimbulkan dari utang, terutama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

"Biasa lah tahun politik, hanya melihat satu angle saja. Tapi tidak melihat manfaat utang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Yang terpenting benefit-nya lebih besar dari cost yang dibayar," tukasnya.

Selain itu, Iskandar menegaskan rasio utang terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) masih relatif aman. Rasio utang terhadap PDB hingga akhir Februari 2018 tercatat 29,24%.

"Rasio utang terhadap PDB jauh di bawah ketentuan aman di UU Keuangan Negara sebesar 60%," imbuh Iskandar.

Senada, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Schneider Siahaan menggarisbawahi upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur bertujuan memperbaiki suplai dalam ekonomi nasional. Terutama, menekan biaya produksi yang tercermin dari terkendalinya inflasi.

"Pada akhirnya penurunan inflasi akan menambah daya beli masyarakat, sehingga konsumsi bertumbuh secara positif dalam PDB. Jadi proyek infrastruktur yang dibiayai oleh utang menghasilkan produktivitas dalam perekonomian," kata Schneider melalui pesan singkat.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan utang masih diperlukan untuk mendukung masifnya pembangunan infrastruktur. Apabila tidak berutang, maka beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin berat. Kendati demikian, pemerintah akan menjaga agar rasio utang tetap dalam level aman.

"Memang kita perlu membangun infrastruktur kan. Kita saving tidak cukup tinggi, sehingga perlu dana. Itu juga bukan sesuatu yang berlebihan di luar kontrol. Karena rasio utang kita terhadap PDB-nya itu masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain," tegas Darmin di kantornya, di Jakarta, Selasa (20/3) malam.

Jika dibandingkan dengan negara yang setara dengan Indonesia, rasio utang Indonesia relatif lebih baik. Vietnam diketahui memiliki rasio utang sebesar 63,4% terhadap PDB, Malaysia tercatat 52,7% terhadap PDB dan Brazil bahkan mencapai 81,2% terhadap PDB. Pemerintah dikatakannya bisa saja tidak menambah utang, namun imbasnya pembangunan infrastruktur akan melambat.

"Mau pilih yang mana? Bikin infrastruktur itu kan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Pelabuhan, jalan, kereta api hingga bendungan. Kalau itu dibangun akan menghidupkan ekonomi. Memang persoalannya kan membangun infrastruktur itu membutuhkan waktu, makanya hasilnya belum kelihatan. Bisa saja berhutang dikurangi, tapi dikurangi membangun infrastrukturnya. Mau pilih yang mana? Jadi pertanyaan politiknya itu," pungkas Darmin. (A-2)

Berita terkait : Utang Pemerintah Dinilai Kurang Produktif