Utang Pemerintah Dinilai Kurang Produktif

PERANAN utang pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi nasional, dinilai belum signifikan. Hal itu tecermin dari pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun yang hanya mampu tumbuh di kisaran 5%.

Pertumbuhan tersebut berbeda dengan laju pertumbuhan utang pemerintah yang bergerak double digit, sekitar 11%-14%  per tahun.

"Memang benar, efektivitas utang terhadap produktivitas perekonomian tidak terlihat sampai sekarang. Produktivitas utang belum terbukti mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor produktif secara signifikan, sehingga output perekonomian cenderung mengalami stagnasi," ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Rabu (21/3).

Melonjaknya utang pemerintah diklaim untuk menyokong pembiayaan infrastruktur di Tanah Air yang masih tertinggal ketimbang negara lain, termasuk di ASEAN.

Pemerintah pun kerap menyatakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terjaga pada level aman di mana per Februari 2018 tercatat 29,24%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60%.

Ahmad mengamini dampak utang dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur tidak instan terjadi dalam jangka pendek. Namun, pembangunan infrastruktur yang cenderung memiliki dampak jangka panjang, seharusnya membangkitkan optimisme dunia usaha.

Menurut Ahmad, hal itu tidak terjadi . Indeks tendensi bisnis terhadap ekonomi Indonesia belum terlalu menggembirakan.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2018 sebesar Rp4.034,80 triliun. Dengan rincian, utang melalui pinjaman tercatat Rp777,54 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp3.257,26 triliun.

Desak evaluasi
Peneliti Indef lainnya, Rizal Taufikurrahman, mengungkapkan peningkatan pembiayaan infrastruktur belum mendorong produktivitas sektoral untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor yang terkenda dampak langsung dari pembangunan infrastruktur cenderung kecil.

Dia menyoroti pertumbuhan sektor padat tenaga kerja, seperti industri manufaktur dan perdagangan, justru tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, ketiga sektor tersebut mendominasi pasar kerja tenaga kerja nasional hingga 68%.

Di satu sisi, sektor yang tidak berhubungan langsung tetapi terdampak positif dari pembangunan infrastruktur, yaitu industri minuman, rokok, properti, tambang dan logam.

"Temuan kami, dampak kebijakan infrastruktur terhadap sektor yang langsung berhubungan, seperti angkutan kereta api, darat, laut, udara dan jasa angkutan, nampak produktivitasnya malah bergeming saat ini. Bahkan cenderung menurun," cetus Rizal.

Kebijakan infrastruktur, sambung dia, tidak serta merta meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan proyek infrastruktur. Hal tersebut mengindikasikan kesiapan tenaga kerja dalam mengisi kebutuhan proyek infrastruktur masih lemah.

Alhasil, peluang lapangan kerja dimanfaatkan tenaga kerja asing. Dia menekankan banyak proyek infrastruktur yang tidak sejalan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu, Rizal mendesak pemerintah mengevaluasi proyek infrastruktur yang tidak efektif. Proyek infrastruktur harus memenuhi tujuan mempercepat aksesibilitas, penciptaan biaya yang efisien dan kompetitif, hingga pemerataan ekonomi antar wilayah.

"Pembangunan infrastruktur sebenarnya penting di tengah ketertinggalan kita. Hanya saja, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendorong nilai tambah, meningkatkan ekspor dan meningkatkan daya saing. Selain itu, pemerintah harus mendukung hilirisasi, misalnya dari pembangunan jalan untuk akses, atau jalur kereta api untuk angkutan barang," tutupnya. (A-2)

Berita terkait : Utang Melonjak, Indonesia Jangan Sampai Gagal Bayar