50 Ribu Lahan Rawa di Sumsel Akan Dijadikan Sawah

KEMENTERIAN Pertanian terus melakukan perluasan areal tanam padi untuk meningkatkan produksi beras. Akan tetapi perluasan areal tanam tahun ini tidak hanya fokus di lahan subur biasa, namun juga di lahan rawa (pasang surut).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, potensi lahan rawa untuk pertanian di Sumsel, pada tahun ini lahan rawa yang digarap mencapai 50 ribu hektar dari potensi 420 ribu hektar.

"Kami minta sampai 50 ribuan (hektar). Kalau bisa 3-4 tahun sudah rampung (420 ribu hektar)," ujar Amran saat panen raya di Desa Saleh Makmur, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kemarin.

Panen raya di Kabupaten Banyuasin tersebut, kata Amran, juga salah satu contoh pemanfaatan lahan rawa seluas 2.300 hektar. Sebelumnya wilayah tersebut merupakan daerah pasang surut yang biasa dilalui perahu, namun saat ini menjadi lahan produktif yang bisa menghasilkan beras 750 ribu ton.

"Dulu disini (Desa Saleh Makmur) tanam satu kali, dengan alat mesin pertanian dia panen 2 kali dan bahkan ke depan kami minta 3 kali. Potensi pasang surut di Sumsel ini 420 ribu hektar. Kalau ini tanam 3 kali luar biasa tambahan padi kita," jelasnya.

Selain di Sumsel, Amran menyebut potensi lahan rawa untuk pertanian di seluruh Indonesia mencapai 10 juta hektar dan berpotensi menambah penghasilan petani sebesar Rp600 triliun.

"Kalau dikali tiga 30 juta, 3 kali panen kan, hasilnya Rp500-Rp600 triliun pendapatan petani," tukasnya.

Diketahui sebelumnya panen di lahan rawa Kabupaten Banyuasin tersebut menurut Amran membuktikan bahwa stok beras saat ini masih aman. Namun ia juga menyesali harga gabah kering panen (gkp) yang turun drastis selama seminggu terakhir saat panen berlangsung. Turunnya gkp itu terjadi dari Rp600/kg di Jatim, lalu Rp700/kg di Jateng, hingga Rp1.300/kg di Sumsel.

"Kalau kita kalkulasi 40 juta panen padi di panen puncak turun Rp1.000 sama dengan kerugian Rp40 triliun bagi petani," cetusnya.

Anehnya, kata Amran, penurunan harga yang drastis tersebut hanya terjadi di tingkat petani. Sedangkan di tingkat pedagang rata-rata hanya turun Rp300 atau 3%. Ia pun meminta satgas pangan untuk menelisik anomali tersebut.

Adapun Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai kondisi panen raya itu bisa menjadi pertimbangan Presiden untuk setidaknya menunda impor. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pemerintah agar isu impor tidak menjadi komoditas politik.

"Jangan nanti impor jadi alasan, padahal secara alamiah petani menghadapi panen raya dan otomatis harga turun, nanti diperparah dengan pandangan 'ini gara-gara impor', jangan sampai Presiden jadi korhan dari sebuah situasi ini," kata Moeldoko yang juga Ketua Umum HKTI tersebut.

Sedangkan Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan harga gkp yang berada di bawah Rp5.000 sangat tidak baik secara psikologis khususnya bagi petani. Untuk itu ia meminta kepada anggota-anggota Komisi IV dan Komisi VI bersinergi ikut menjaga stabilitas harga.

"Kita meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan impor beras karena faktanya kita tidak butuh impor beras," ucapnya.

Ia pun meminta satgas pangan untuk melakukan investigasi terkait harga beras yang sempat melonjak tinggi namun tiba-tiba anjlok tersebut. Ia tidak ingin ada mafia pangan yang sengaja melakunan penimbunan hanya untuk mendapatkan untung.

"Saya minta ke satgas pangan untuk bertindak tegas dan melakukan razia-razia," tegasnya. (OL-7)