Teknologi Dongkrak Keuangan Inklusif

LAYANAN teknologi dan program bantuan sosial nontunai yang dijalankan pemerintah akan mendorong peningkatan rasio keuangan inklusif sehingga mampu mencapai target sebesar 75% pada tahun depan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan rasio keuangan inklusif sudah mencapai 63% dari total penduduk Indonesia di akhir 2017.

Wimboh, seusai Rapat Koordinasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Jakarta, kemarin (Kamis, 4/1), mengaku optimistis di akhir tahun nanti rasio keuangan inklusif bisa mencapai 70%, dan pada 2019 bisa mencapai target nasional sebesar 75%.

"Kalau 2019 target kami 75%, dan sekarang 63%. Ya di akhir tahun 2018 sudah di angka 70%, kami yakin," ujarnya sebagaimana dikutip Antara.

Rakor dipimpin Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri antara lain Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua DK OJK, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Wimboh menjabarkan beberapa strategi pemerintah, BI, dan OJK, yakni dengan mengoptimalkan layanan teknologi untuk memperluas produk dan jasa keuangan ke berbagai kelompok masyarakat.

"Teknologi harus diperluas jangkauannya dengan teknologi seluler 4G. Jadi bagi daerah-daerah yang tidak dapat sinyal, jangkauannya akan lebih luas lagi," ujar dia.

Strategi peningkatan keuangan inklusif juga akan melibatkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di berbagai daerah untuk memutakhir-kan data penduduk yang belum memiliki produk dan jasa keuangan.

"Bisa juga program di mana akses sektor keuangan tersebut tidak hanya dari tabungan, tetapi juga dari kreditnya, seperti kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit kecil lainnya, bisa diidentifikasi dengan baik masyarakat mana," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan peningkatan bantuan sosial melalui nontunai pada 2017 akan turut memperluas akses produk dan jasa keuangan ke masyarakat di berbagai daerah.

"Pada 2018, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 6 juta sasaran dan akan meningkat menjadi 10 juta sasaran," ujar Agus.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, kata Agus, juga akan memperbanyak infrastruktur teknologi 4G di berbagai daerah. "Kalau yang 4G sudah di atas 50% di Indonesia, ini akan bisa membantu strategi keuangan inklusif kita," ujar Agus.

Terus meningkat
Pada 2014 Bank Dunia mencatat rasio keuangan inklusif di Indonesia baru sekitar 36%. Hasil riset BI pada 2016 menunjukkan tingkat inklusi keuangan telah di naik ke angka 57%. Bila pada 2017 lalu telah mencapai 63%, berarti tren peningkatan keuangan inklusif terus berjalan.

Pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan rasio keuangan inklusif agar masyarakat semakin terlindungi dari praktik keuangan tidak sehat.

Selain itu, dengan semakin banyaknya masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan, mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan.(E-1)