Pemerataan Ekonomi Mulai Berdampak Positif

UPAYA pemerintahan Jokowi-JK untuk menciptakan ekonomi berkeadilan sudah berjalan di arah yang benar dan terasa dampaknya dalam dua tahun terakhir. Hal itu terlihat dari riset yang dilakukan Megawati Institute selama satu tahun.

Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta menyebut riset itu memakai data dari BPS, LPS, OJK, IMF, Credit Suise, Forbes dan Bank Dunia. Hasilnya, menggunakan konsep material power index (MPI) yang dikembangkan Jeffrey Winters, tingkat ketimpangan penguasan sumber daya material antara kaum oligarki dan rakyat turun dalam dua tahun terakhir.

Angka menunjukkan rata aset-aset yang dimiliki 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 584 ribu kali lipat aset yang dimiliki rata-rata orang di Indonesia. Angka itu turun dari tahun 2014 lalu sebesar 677 ribu kali lipat. Akan tetapi masih lebih tinggi dari tahun 2010 sebesar 561 ribu kali lipat.

Wakil Ketua KEIN itu menilai turunnya angka tersebut karena kebijakan pemerintah dalam percepatan pemerataan melalui reforma agraria dan penyaluran KUR mulai terasa hasilnya.

"Kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah terutama redistribusi aset dan akses, aset misalnya melalui refoma agraria. Akses khususnya akses keuangan melalui subsidi terhadap KUR ini adalah sebuah langkah yang baik dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan baru dari masyarakat sehingga kemudian oligarki ekonomi perannya semakin mengecil. Juga karena melemahnya harga komoditas, " ujar Arif dalam paparanya di Kantor Megawati Institute Jakarta, Rabu (27/12).

Meski turun dalam dua tahun terakhir, akan tetapi nilai MPI Indonesia hanya lebih baik dari Filipina di kawasan Asean. Angka MPI Malaysia 153 ribu kali lipat, Thailand 499 ribu kali lipat, dan Singapura 48 ribu kali lipat. Terlebih, total kekayaan 40 orang terkaya Indonesia terus naik dalam 10 tahun terakhir dari US$40 miliar pada 2007 menjadi US$120 miliar saat ini.

Ia menyebut sektor bisnis yang diduga menumbuhkan praktek oligarki adalah yang terkait dengan pemanfaatan lahan seperti perkebunan sawit, tambang, maupun properti. Diketahui gini rasio lahan di Indonesia mencapai 0,7.

"Ketimpangan kekayaan juga terjadi dalam 10 tahun terakhir dari 2006-2016. Kekayaan 40 orang terkaya tumbuh 317% sedangkan PDB secara nasional hanya 75%," tukasnya.

Jika hal itu dibiarkan, Arif menyebut praktek oligarki akan menghambat terciptanya wirausaha baru, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan ujungnya menganggu stabilitas politik karena ketimpangan yang parah.

Untuk itu, Arif berpendapat kebijakan pemerintah dalam redistribusi aset dan akses harus bisa lebih cepat agar masyarakat bawah bisa berproduksi. "Pemberian KUR juga harus tepat sasaran," sarannya.

Selain itu mempercepat pelaksanaan program padat karya dengan dana desa, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Di tempat yang sama, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menilai persaingan yang rendah menimbulkan praktek oligarki. Ujungnya membuat target pertumbuhan ekonomi pada awal pemerintahan sebesar 6-7% pada kenyataannya sulit tercapai.

Masih rendahnya kompetisi itu ada di sektor manufaktur dengan kisaran 0,6% dalam skala 0-1.

"Persaingan di sektor manufaktur relatif rendah dibanding Malaysia, Singapura dan Thailand, Indonesia paska reformasi yang terjadi seolah-olah banyak orang yang mengakumulasi kekayaan," tukasnya.

Jika dibagi per bidang, maka sektor industri briket batu bara menjadi yang paling tidak kompetitif dengan nilai 0,162. Sedangkan industri tekstil menjadi yang paling kompetitif dengan 0,606.Di industri perbankan tingkat persaingan juga belum ideal dan masih disekitar 0,5.

Syarkawi menambahkan, turunnya MPI Indonesia juga berkorelasi dengan sisi regulasi untuk menumbuhkan persaingan. Saat ini trennya juga membaik dalam dua tahun terakhir. Jika pada 2014 sebesar 0,6 kini mencapai 0,65.

"Ini mungkin adanya kebijaka deregulasi dan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah," ucapnya.

Agar ketimpangan semakin mengecil, Syarkawi berpendapat Indonesia perlu menerapkan konsep kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil dalam tataran UU.

"Dengan spirit gotong royong bisa tumbuh bersama dimana pelaku usaha besar menggandeng yang kecil. Ini sudah dilakukan Jepang dan Korea. Tapi yang terjadi di Indonesia pelaku usaha besar tumbuh sendiri," cetusnya.

Adapun Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia berpendapat praktek oligarki tidak lepas dari proses politik khususnya Pilkada. Sehingga membuat kepala daerah terpilih menjadi tersandera untuk mengeluarkan regulasi memudahkan para kaum oligarki dalam berbisnis.

"Mereka (oligarki) masuk ke pembiayaan pilkada karena calon kepala daerah butuh duit. Ada komitmen dan problem paling besar di izin, kecenderungan akan berpihak kepada mereka ketimbang masyarakat," pungkasnya. (OL-3)