Perbankan Diberi Ekstra Waktu Konsolidasi Tiga Bulan

SEPANJANG tahun 2017, industri perbankan sibuk melakukan konsolidasi kinerja keuangan perusahaan, terutama terkait dengan restrukturisasi para debitur yang membuat kredit macet (NPL) bank menjadi tinggi. Sebagian besar bank merestrukturisasi hingga melakukan hapus buku untuk memperbaiki portofolio mereka.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana memberikan ekstra waktu tiga bulan hingga kuartal 1 2018, untuk bank berbenah dan 'bersih-bersih'.

Dia mengatakan penting bagi bank selama 2017 tetap hidup tumbuh dan berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.

"Untuk dia bisa melakukan fungsinya, seluruh bank harus sehat dan tidak ada masalah. Sehingga fokus OJK memang tahun 2017 itu untuk bisa membuat semua bank bisa bertumbuh dengan baik. Artinya yang punya masalah NPL agar diselesaikan terlebih dahulu. Baru nanti dia bisa betumbuh dengan baik," ujarnya usai pemaparan Akhir Tahun Kinerja Sektor Jasa Keuangan, di Jakarta, Kamis (20/12).

Dia yakini, kini hampir semua bank telah hampir selesai menyelesaikan masalah NPLnya. Sebab, kini nasabah yang mengalami kendala akibat harga komoditas yang anjlok, sekarang bisa bangkit karena harga komoditas seperti tambang secara gradual mulai meningkat.

Hal ini didukung dengan ekonomi global di negara maju membaik, sehingga ruang Indonesia untuk kembali mengekspor barang komoditi akan lebih besar di 2018. Oleh karena itu , pertumbuhan kredit pun akan bisa mulai ekspansif.

"Target saya nanti di kuartal 1 2018 sudah semua clean. Kalau semua sudah clean, bank nanti akan lebih cepat dan yakin didorong untuk tumbuh,"

Cerminannya, lanjut Heru, dalam rencana bisnis bank (RBB), bank membuat target yang lebih optimis, yaitu kredit diperkirakan tumbuh sebesar 12,23% di tahun 2018.

"Artinya mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri dan lebih percaya diri dengan konsolidasi selama 2017 yang sudah mereka lakukan. Proses konsolidasi sejak Juli sudah berjalan 6 bulan, nanti saya tambah 3 bulan lagi di tahun 2018. Supaya mereka lebih yakin selesai dengan masalah diri sendiri,"

Adapun beberapa bank, kata Heru, dalam RBBnya sudah menganggarkan ingin mengambil atau mengakuisisi bank lain. Namun belum dijelaskan lebih lanjut sasaran bank yang akan diakuisisi.

"Itu baru dicadangkan dalam RBB. Bank yang mana mau diakuisisi kami belum tahu. Tapi mereka ingin mengembangkan bisnisnya ke arah sana, untuk berkolaborasi dengan fintech dan lainnya. Di dalam RBB mereka tidak sebutkan bank targetnya mana. Rata-rata yang akan melakukan ini bank-bank besar,"

Sebelumnya pada September lalu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memperkirakan konsolidasi perbankan akan selesai pada akhir tahun ini.

Target OJK ini lebih cepat dari prediksi Direktur Utama PT Bank Mandiri (persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan proses konsolidasi perbankan membutuhkan waktu 1,5 tahun lagi.

Pasalnya berdasarkan data OJK per Juli 2017, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan dan pembiayaan masih berada di kisaran 3% dan 3,5%.

Angka ini sedikit naik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya di level 2,96%. Rasio NPL netto tercatat sebesar 1,32% per Juli 2017, lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya 1,35%.

Menurut Wimboh, proses konsolidasi dan restrukturisasi tersebut terjadi karena harga komoditas yang anjlok beberapa tahun lalu sehingga menyebabkan NPL meningkat.

Terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk (BBTN), Maryono mengatakan selama dua tahun terakhir bank telah banyak melakukan restrutkturisasi. Adapun realisasi NPL BTN secara umum pada 2016 sebesar 2,84% turun dari 2015 sebesar 3,42%. Untuk tahun 2017, mereka menargetkan NPL di akhir tahun dapat ditekan di bawah 2,8%.

"Ini memang tugas kami bersama menurunkan NPL agar bank menjadi sehat. Kami telah melakukan restrukturisasi, pelelangan, penjualan. Kalau perlu kami lakukan likuidasi. Namun mayoritas antara restukturisasi, pembinaan, dan penagihan. Sebab kebanyakan NPL terjadi pada konsumer KPR yang merupakan masyarakat menengah bawah. Sehingga kami perlu melakukan pembinaan, restrukturisasi, perpanjangan dari pada jangka waktu dan sebagainya," ujar Maryono di Bogor, Minggu malam (24/12).

Mereka yakin perpajangan waktu tiga bulan yang diberikan OJK untuk melakukan 'bersih-bersih' akan cukup untuk menyehatkan kembali portofolio bank. Selain proses perbaikan NPL memang sudah dimulai sejak dua tahun lalu, porsi NPL di KPR subsidi hanya sebesar 1%.

Seperti diketahui, sektor komersial BTN menyumbang NPL cukup tinggi walaupun jumlah penyaluran kredit di sektor ini tidak terlalu signifikan. Tercatat NPL komersial BTN per akhir 2016 sebesar 9,44% dengan proporsi 7,15% dari total kredit.

"Penyebab NPL kebanyakan masalah cashflow atau likuiditas di developer. Seperti dia berencana membangun rumah yang bukan subsidi dan terjual dalam dua tahun, namun karena pasar sedang rendah, maka beban bunganya makin meningkat," tukas Maryono.

Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko mengakui memang dalam pembiayaan KPR terutama bagi rumah bersubsidi, mereka memberikan kepada developer lokal dengan potensi risiko NPL yang tinggi. Namun hal itu pula yang dia lihat menjadi keunggulan bank dalam mendorong kredit konstruksi.

Oleh karena risiko kredit besar, maka bank lain umumnya banyak yang tidak sanggup memberi kredit karena ukuran risikonya tidak masuk di bank tersebut. Sehingga hal tersebut yang membuat realisasi KPR di bank lain tidak besar.

"Karena kami berani membiayai developer. Untuk rumah subsidi, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terus terang kami berhadapan dengan segmen kredit yang paling berisiko baik dari sisi consumer maupun dalam pemberian kreditnya. Sebab kredit untuk developer yang mengerjakan rumah subsidi merupakan developer lokal, yang kecil dan bukan developer besar seperti Ciputra yang besar," tukas Iman.(OL-3)