Penurunan Suku Bunga Kredit, Perbankan Masih 'Wait and See'

PERMINTAAN pelaku usaha agar suku bunga kredit turun menjadi satu digit sebagai dampak positif naiknya rating Indonesia oleh Fitch Rating menjadi BBB ditanggapi beragam oleh perbankan.

Dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Direktur BCA Santoso mengatakan penurunan suku bunga kredit tidak lepas dari suku bunga dana pihak ketiga (DPK) yang maksimal 200 bps di atas suku bunga Bank Indonesia yang saat ini 4,25%.

"Dan tentunya sangat dipengaruhi berbagai hal secara makro. Kita tahu suku bunga dana pihak ketiga sudah rendah dan berat untuk turun dalam keadaan saat ini," ujar Santoso saat dihubungi Media Indonesia, Senin (25/12).

Adapun untuk suku bunga kredit korporasi yang dikeluhkan karena masih double digit atau rata-rata 11,55%, Santoso mengaku subung kredit korporasi BCA sudah single digit. Diketahui subung kredit korporasi BCA sebesar 9,75%.

"Kita sendiri sudah cukup rendah dari suku bunga kredit," tukasnya.

Sehingga Santoso menilai ekspansi pelaku usaha tidak melulu karena suku bunga kredit yang masih double digit. Melainkan karena fasilitas kredit dari perbankan yang belum dimaksimalkan oleh perbankan dan sikap pengusaha itu sendiri.

"Tantangan dunia usaha saat ini adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas kredit karena banyak fasilitas kredit belum maksimal dimaksimalkan," ucapnya.

"Kita berharap pelaku bisnis mulai berinvestasi dan ekspansi sehingga mulai terjadi aktifitas bisnis yang positif bagi perekonomian," imbuhnya.

Terpisah, Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Handayani memahami keluhan pengusaha terhadap suku bunga kredit yang dinilai masih tinggi. Diketahui saat ini subung kredit BRI mencapai 10,05%.

"Tentu hal itu sudah diserukan pemerintah bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi domestik dan kegiatan berusaha tentu perbankan diminta turunkan subung agar beban operasonal bagi pengusaha jadi baik," ucapnya

Akan tetapi, Handayani menyebut perbankan masih mengkaji apakah menurunkan suku bunga kredit memungkinkan atau tidak. "Seluruh perbankan juga sedang berhitung," kata dia.

Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira berpendapat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar rating tersebut bisa naik atau setidaknya dipertahankan

Pertama, kata dia, Indonesia barus mengurangi ketergantungan yang akut terhadap ekspor komoditas mentah. Sebab saat ini 70% ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga.

"Sehingga pemerintah perlu mendukung industri pengolahan agar hilirisasi berjalan dan lepas dari ketergantungan raw commodity export," sebutnya

Selain itu, ia mendukung kebijakan pemerintah agar konsisten dalam reformasi birokrasi. Pasalnya hal itu sudah membuahkan kenaikan rating ease of doing business yang saat ini di posisi ke-72.

Lalu meningkatkan tax ratio agar target penerimaan pajak bisa tercapai.

"Saat ini tax ratio stagnan di 11%, tahun depan kesempatan untuk perluasan basis pajak karena ada keterbukaan informasi rekening," sebutnya.

Adapun ekonom Universitas Brawijaya Munawar Ismail menilai kenaikan rating Fitch bisa menjadi modal yang bagus untuk menghadapi tahun politik, dengan syarat pemerintah harus mampu mengelola tahun politik dengan baik.

"Tahun politik 2018-2019 bisa menjadi ancaman rating indonesia dua tahun ke depan jika tahun politik tidak dikelola dengan baik," pungkasnya. (OL-3)