Pemerintah Diharapkan Lebih Konsisten

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar segera dilakukan transformasi ekonomi dari berbasis konsumsi menjadi investasi. Ia juga meminta dunia usaha tidak wait and see dalam menghadapi tahun politik.

Dalam menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengaku para pengusaha selalu siap untuk berekspansi dan berinvestasi di tahun depan. Ia juga menilai hiruk pikuk politik hanya berpengaruh sedikit dalam perekonomian.

“Tahun 2018 memang harusnya lebih baik. Kalau kita lihat pemilu dan pilkada sebelumnya aman-aman saja. Jadi kalau politik buat kita (pengusaha) tidak khawatir dan di ekonomi pengaruhnya kecil. Kalau kesiapan (investasi), semua juga siap,” ujar Haryadi menanggapi permintaan Presiden saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin (Rabu, 13/12).

Akan tetapi, kata Haryadi, yang menjadi keraguan pengusaha dalam berekspansi dan berinvestasi pada tahun depan ialah inkonsistensi regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, pemikiran Presiden Jokowi yang visioner dengan konsep deregulasi, peningkatan produktivitas, dan daya saing belum didukung jajaran di bawahnya. Kata dia, kebijakan yang dikeluarkan Presiden dengan implementasi di lapangan tidak selaras.

Ia mencontohkan perintah Presiden untuk mengurangi dwelling time di pelabuhan. Seharusnya saat ini waktu ­unloading barang dan menge-luarkan barang dari pelabuhan menjadi lebih cepat. “Tetapi yang terjadi hanya memindahkan dari lini satu ke lini dua, jadi tetap lama dan membuat orang apatis.”

Karena itu, ia meminta pemerintah konsisten dalam mengimpelentasikan kebijakan, termasuk rencana pembentukan single submission untuk mempermudah perizinan. “Karena kemudahan investasi hanya berlaku di perizinan dasar. Kalau IMB, amdalnya bisa lama dan hanya mudah di kawasan industri,” cetusnya.

Sementara itu, terkait dengan hilirisasi industri yang disebut Jokowi belum maksimal, Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengaku hal itu disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya ialah insentif fiskal yang minim sehingga para investor kurang tertarik.

Selain itu, kata dia, investor kerap kesulitan untuk mencari tenaga kerja terampil di sektor hilir. Karena itu, Haris beranggapan perlu pengembangan pendidikan vokasi. “Mereka susah untuk cari tenaga kerja. Kalau pakai tenaga kerja asing, nanti dimarahi. Mau rekrut tenaga lokal, tidak punya kemampuan dan pengetahuan. Bagaimana mau kerja dengan teknologi tinggi?” ujarnya.

Haris pun berharap perlu diperbanyak pendidikan vokasi. (Nyu/E-2)