Papua Bisa Raih Pendanaan Rp3,5 Triliun

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menghitung potensi kebutuhan pendanaan untuk digunakan membangun infrastruktur oleh pemerintah daerah di Papua mencapai Rp3,5 triliun.

Pembangunan infrastruktur amat dibutuhkan guna menunjang perkembangan daerah itu. Kendalanya ialah tidak setiap pemerintah daerah memenuhi syarat untuk mendapat dukungan pembiayaan infrastruktur.

Direktur Utama PT SMI Em-ma Sri Martini menyampaikan, saat ini ada sekitar 28 pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat memenuhi kriteria menerima dana pembiayaan infrastruktur di luar dana transfer daerah.

"Dari 28 pemerintah daerah, baru tiga di antaranya yang mengajukan diri," ungkap Emma dalam sosialisasi alternatif pembiayaan infrastruktur di Sorong, Papua, Rabu (22/11).

Ketiganya ialah Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

Pemprov Papua akan me-minjam dana Rp325 miliar untuk membangun rumah sakit umum daerah.

Pemkot Jayapura meminjam dana Rp237,9 miliar untuk membangun jalan akses.

Pemkab Tambrauw meminjam dana Rp236 miliar untuk membangun jalan dan jembatan.

PT SMI sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan berfungsi menyalurkan pinjaman bagi daerah-daerah yang membutuhkan.

Persyaratan bagi pemda untuk mendapatkan pendanaan ialah memiliki laporan keuangan dengan predikat wajib dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Besaran dana dapat disesu-aikan dengan permintaan dan pembangunan di dae-rah.

Dengan catatan, besaran pembiayaan itu harus juga disesuaikan dengan prioritas daerah serta kemampuan daerah untuk kembali membayar pinjaman.

"Besaran pinjaman tergan-tung permintaan asalkan no-minalnya bisa diukur dari ke-mampuan dan potensi bayar daerah masing-masing," kata Emma.

Pencairan pun tidak memakan waktu panjang.

Hanya butuh 1 bulan setelah persetujuan tercapai.

Namun, sering kali waktu tersebut terlampaui karena pemda kesulitan dalam proses administrasi.

Apalagi dibutuhkan persetujuan DPRD setempat untuk mengajukan pinjaman.

"Harus ada surat persetujuan dari DPRD dalam rapat paripurna guna menye-tujui pinjaman ini dalam jangka waktu sekian tahun. Karena ini kan komitmen yang harus dianggarkan pokok dan bunga sekian tiap tahun," jelas dia.

Emma mengaku tidak khawa-tir dengan adanya kredit macet dari pemda. Pasalnya, di bawah naungan Kemenkeu, pihaknya bisa mengatasi hal tersebut.

Caranya dengan menekan laju transfer dana alokasi khusus.

"Skemanya seperti mengurangi transfer daerah, mereka ditun-tut melunasi utang terlebih dahulu. Inilah yang menjadikan pembiayaan ini unik. Tidak ada di pasaran," tambah dia.

Terbantu

Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, mengaku terbantu dengan adanya pembiayaan daerah tersebut. Daerah yang lahir 9 tahun lalu itu membu-tuhkan banyak dana untuk memacu perkembangan.

Namun, kemampuan pendapatan dae-rah itu sangat tidak memadai.

Dalam satu tahun anggaran berjalan Kabupaten Tambraw hanya bisa meng-anggarkan belanja dan penda-patan daerah sekitar Rp800 miliar hingga Rp900 miliar. Karena itu, pihaknya membutuhkan dana tambahan.

"Jalan akses menuju ibu kota daerah Tambrauw saja belum selesai. Dari 56 kilo meter masih belum terbangun 24 kilometer lagi. Jadi banyak infrastruktur yang harus kita bangun," kata dia.

(Ant/E-1)