Bijak Memilih Dirjen Pajak

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menjaga transisi pergantian Direktur Jenderal Pajak (DJP) agar tidak berdampak negatif pada upaya penghimpunan penerimaan negara di sisa tahun ini.

"Pokoknya kita tetap menjaga agar keberlangsungan DJP tetap fokus karena ini masa kritis jelang akhir tahun," kata Sri, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, kemarin.

Sri mengatakan sudah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan koordinasi dengan kantor wilayah pajak di seluruh daerah guna mengoptimalkan upaya-upaya menghimpun penerimaan pajak.

Sejauh ini atau hingga pertengahan Oktober 2017, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp876,58 triliun atau sekitar 68,29% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P, Rp1.283,6 triliun.

Itu berarti dalam sisa dua setengah bulan hingga tutup tahun, Ditjen Pajak harus mengejar sisa target penerimaan sebesar Rp407,02 triliun.

Namun, dalam kesempatan itu, Sri masih enggan menjelaskan calon pengganti Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang masa jabatannya habis pada 1 Desember 2017.

Sri juga enggan menanggapi informasi yang menyebutkan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Ken.

"Saya tidak bisa berkomentar. Bagi Kemenkeu, itu kalau sudah ada penetapan dari Presiden. Saya tidak berkomentar terhadap rumor," tegasnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah harus memilih dirjen yang benar, baik, dan mengerti apa yang harus dijalankan.

Apalagi, kata dia, dua tahun ke depan merupakan tahun politik yang diperkirakan tak mudah bagi perekonomian Indonesia.

Sebelum pemerintah memilih dirjen pajak yang baru, Yustinus menyarankan kepada Menkeu untuk memetakan masalah dan kekuatan Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut dia, figur yang ditunjuk harus berpengalaman dan memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi oleh internal pajak dan dunia bisnis.

"Supaya modernisasi dan reformasi pajak tuntas, supaya otoritas pajak bisa dipercaya masyarakat. Kalau dipercaya saya yakin penerimaan pajak akan naik, secara simbolis publik butuh sosok yang dipercaya bisa membuat institusi ini menjadi lebih baik," jelasnya, kemarin.

Tidak intimidasi
Soal realisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari target, Sri menegaskan tidak akan mengintimidasi wajib pajak.

"Dalam upaya mengumpulkan pajak, saya tidak ingin intimidasi karena hal itu membuat ekonomi lemah," katanya saat memberi kuliah umum di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (22/11) malam.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan seluruh wajib pajak akan diperlakukan secara wajar.

"Jadi, ketika memungut pajak, bahkan orang yang hartanya triliunan, kami tetap proper dan tidak mengada-ada."

Ia juga mengatakan akan menyikapi masalah pajak secara hati-hati terhadap golongan kelas menengah untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Dalam kesempatan itu, Sri juga menyentil masih banyaknya wajib pajak yang belum ikut tax amnesty.

"Dari 32 juta pembayar pajak yang menyerahkan SPT hanya 12 juta. Sebagian besar pajaknya nihil, atau naruh SPT tetapi pajaknya nol sehingga republik ini seperti hanya ditanggung sedikit orang," tegasnya.(E-2)