Pengembang Yakin Target Terlampaui

PARA pengembang yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) optimistis mampu mencapai target pembangunan 200 ribu rumah rakyat hingga akhir tahun ini. Bahkan, bukan tidak mungkin bisa melampaui target tersebut.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun DPP REI, hingga November 2017, jumlah rumah yang sudah dibangun di seluruh Indonesia mencapai 168 ribu unit. Angka itu di luar 14 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibangun DPD REI DKI Jakarta.

“Kalau melihat laporan dari daerah-daerah, kami optimistis target tercapai, bahkan mungkin bisa terlampaui karena belum semua daerah memberikan data riil yang komplet,” kata Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata di Kota Baru Maja, Lebak, Banten, Sabtu (18/11).

Menurutnya, ada beberapa proyek yang belum masuk data REI tersebut, di antaranya 6.000 rumah MBR di Citra Maja Raya oleh Ciputra Group, proyek rumah susun sederhana milik (rusunami) di Tangerang sebanyak 2.000 unit. Di Jawa Barat, imbuhnya, juga terdapat pengembang yang sudah membangun hingga 25 ribu unit yang belum terdata.

“Khusus untuk di Jabar dan Banten yang jumlah pengembang dan proyeknya banyak sekali, kami sudah buat metode untuk menyisir data berdasarkan perusahaan. Untuk daerah lain, pendataan tetap dari tiap-tiap DPD,” ujar pria yang karib disapa Eman itu.

Sejumlah DPD hingga November melaporkan sudah melampaui target pembangunan tahun ini, seperti Banten, Jabar, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara. Selain itu, menurut data DPP REI, banyak pula daerah yang jumlah unit terbangunnya lebih tinggi ketimbang realisasi akad kredit, seperti Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Barat. Dalam mencermati hal itu, ia berharap perbankan memberi dukungan lebih besar lewat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

Eman juga melihat kendala utama dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam setahun terakhir masih soal perizinan yang rumit. “Kami berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkret, terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil,” tandasnya.

Dorong BPD

Di lain pihak, bank pembangunan daerah (BPD) diharapkan dapat menjadi pendorong kenaikan volume KPR di daerah masing-masing. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut ialah melalui kerja sama penyaluran pembiayaan (chanelling) dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) kepada BPD.

“Program tersebut untuk membantu nasabah yang ingin memiliki rumah guna mendukung program Sejuta Rumah yang telah dicanang­kan pemerintah,” kata Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo di Makassar, kemarin.

Menurut dia, sesuai dengan program kerja perseroan tahun ini, SMF terus berupaya memperluas jangkauan pembiayaan kepada seluruh BPD di Indonesia, khususnya di wilayah tengah dan timur Indonesia.

“Saat ini kami bekerja sama dengan 26 BPD, di antaranya 11 BPD mendapatkan pembiayaan SMF dan tercatat 15 BPD melakukan MoU. Kami juga melakukan kegiatan berupa pelatihan KPR baik secara kolektif maupun eksklusif di setiap BPD.” katanya.

Menurut Heliantopo, BPD mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan program Sejuta Rumah. Pasalnya, BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumah­an dan lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah mereka.

Sejalan dengan transformasi BPD, bisnis KPR diharapkan menjadi salah satu produk unggulan bagi kelompok bank tersebut. Walakin, tidak dapat dimungkiri adanya keterbatasan kapasitas pengelolaan dan pendampingan dana jangka menengah dan panjang dalam program KPR oleh BPD. (Ant/S-2)