OJK Minta Industri Perbanyak Produk Keuangan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku industri memperbanyak produk jasa keuangan yang relevan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta.

“Pembangunan infra­struktur ini penting agar ak­tivitas ekonomi berge­rak cepat, terutama di luar Pulau Jawa,” kata Wakil Ke­tua Dewan Komisioner OJK Nurhaida dalam kuliah umum di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Dra­maga, Bogor, Jawa Barat, kemarin (Senin, 20/11).

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari pihak swa­sta, ujar Nurhaida, se­la­ma 2015-2019 sebesar Rp2.414 triliun yang ditar­get­kan berasal dari pasar modal, perbankan, dan per­usahaan pembiayaan.

OJK, lanjut dia, mendo­rong diversifikasi pembia­yaan infrastruktur seperti dari pasar modal yang sudah disiapkan membiayai pasar modal seperti kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA) dan reksadana pembiayaan penyertaan terbatas (RDPT).

“Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah perusahaan sudah mengeluarkan KIK EBA seperti PT Jasa Marga Persero Tbk dan PT PLN Persero, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF),” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Rektor IPB Herry Suhardiyanto mengharapkan OJK bisa memperbesar aliran ekonomi pada kalangan ma­syarakat kecil, seperti pe­tani, nelayan, peternak, dan pengusaha kecil mikro yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahte­raan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menyampaikan OJK tengah mengusulkan kepada Dirjen Pajak untuk merelaksasi pajak beberapa instrumen investasi di pasar modal dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur sehingga diminati investor.

“Produk pasar modal yang diusulkan relaksasi perpajakannya yakni obliga­si korporasi, RDPT, dana investasi real estate, EBA, dan dana investasi infrastruktur,” tutur Hoesen. (DD/Ant/E-3)