Pemerintah Bisa Hemat Rp1 Triliun

PEMERINTAH memproyeksikan adanya penghematan hingga Rp1 triliun dari rencana pengalihan pengelolaan 10 bandara dan 20 pelabuhan kepada pihak swasta (lihat grafik).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan setiap tahun pihaknya me-ngeluarkan biaya yang cukup besar untuk operasional dari bandara dan pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di sisi lain, kemenhub membutuhkan dana besar untuk bisa membangun ­infrastruktur yang tidak bisa dilakukan pihak swasta.

“Jadi bila 10 bandara dan 20 pelabuhan ini bisa dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta, kami tidak perlu menanggung biaya ­operasional. Dana yang terpakai selama ini bisa dialihkan untuk proyek lain yang butuh kehadiran pemerintah,” kata Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang membahas tema Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?, di Jakarta, kemarin.

Budi mengatakan peng-alihan pengelolaan itu bukan berarti menghilangkan kepemilikan negara. Pengelola hanya diberikan hak ­konsensi untuk mengelola dan mengembangkan bandara dan pelabuhan itu dalam jangka waktu tertentu.

“Pelabuhan dan bandara yang mau ditawarkan ke swasta itu sudah di-rated BUMN. Pelabuhan oleh Pelindo 1 hingga 4, dan bandara oleh AP 1 dan AP 2. Jadi mereka (BUMN) bisa ­operasikan dengan menggandeng pihak swasta lainnya,” ungkap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Karya memastikan bahwa tidak ada rencana untuk menjual Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelolaan bandara itu tetap berada di Angkasa Pura 2.

Kreativitas Pembiayaan

Tingginya kebutuhan pembiayaan infrastuktur membutuhkan kreativitas dari pemerintah dan BUMN. Langkah yang dilakukan Kemenhub merupakan salah satu terobos-an guna mendapatkan tam-bahan dana untuk membiayai pembangunan infrastuktur.

Kreativitas yang sama juga telah dijalankan BUMN pengelola jalan tol PT Jasa Marga Tbk. Dirut Jasa Marga Desi ­Arryani mengatakan pihaknya mendapatkan konsensi untuk membangun 1.260 kilometer jalan tol. Adapun saat ini masih ada setengah lagi yang perlu dibangun dengan kebutuhan dana hingga Rp100 triliun.

Sebagai korporasi, kemampuan Jasa Marga untuk menyerap utang dibatasi hanya sampai lima kali dari modal yang dimiliki saat ini, yakni Rp16 triliun.

“Sebagai perusahan publik, pemegang saham kadang sudah teriak apabila utang telah tiga kali dari modal. Oleh karena itu, kami mencari sumber-sumber pembiayaan lain,” ujar Desi.

Misalnya saja dengan melakukan sekuritisasi aset dari Tol Jagorawi, atau menerbitkan project bond untuk proyek JORR W2.

“Dari sekuritisasi kita dapat Rp2 triliun. Itu bukan dari menjual jalan tol, tapi yang menjual ialah future income-nya untuk lima tahun,” jelas Desi.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan untuk terus menggali pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pasar modal.

“Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi, kami akan ­alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pernyataan resminya.

Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan program strategis 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun. Pasar modal diharapkan menjadi alternatif pembiayaan melalui berbagai produk yang sudah ada. (Cah/Try/E-2)