ASEAN Mesti Perhatikan UMKM

PELAKU usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian bagi negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN.

Oleh karena itu, negara-negara di kawasan ini mesti memikirkan nasib pelaku usaha kecil tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam ASEAN Leaders Interface With ASEAN Business Advisory Council (ABAC) di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, kemarin.

Menurut Jokowi, sektor UMKM menyumbang tenaga kerja hingga 96% di ASEAN. Sumbangan sektor itu bagi produk domestik bruto di kawasan ini juga signifikan, mencapai 60%.

"Jika kita berbicara mengenai integrasi ekonomi ASEAN, tugas kita membawa UMKM dalam integrasi tersebut," ujar Presiden.

Jokowi menuturkan, perekonomian ASEAN kian menggembirakan. GDP di kawasan itu selama dua tahun berturut-turut tumbuh positif 4,7%.

Pertumbuhan itu tentu harus dijaga dengan melibatkan seluruh masyarakat ASEAN.

Jokowi menyinggung peran penting para pelaku UMKM.

Merekalah yang paling tahan banting bila ada krisis.

"Termasuk bisa menyedot banyak tenaga kerja," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presi-den Jokowi juga memberikan apresiasi kepada Dewan Penasihat Bisnis ASEAN karena melihat pentingnya keberpihakan ASEAN terhadap UMKM.

"Saya sambut baik upaya menghubungkan perusahaan multinasional dengan UMKM melalui ASEAN Mentors for Entrepreneurship Network (AMEN)," kata Presiden.

Jokowi berharap setiap negara anggota ASEAN mengembangkan model bisnis inklusif itu.

Indonesia sudah lama mengembangkan usaha inklusif yang menghubungkan perusahaan besar dengan UMKM di berbagai sektor.

"Indonesia memiliki gugus tu-gas yang bertugas menyinergikan kepentingan pemerintah, pihak bisnis, dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam bidang keuangan inklusif. Saya harap ASEAN dapat merumuskan formula kerja sama alternatif pembiayaan bagi UMKM."

Menteri Perdagangan Enggar-tiasto Lukita yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan Indonesia telah mengembangkan keuangan dan bisnis inklusif, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Sektor swasta, kata dia, diwajib-kan mengembangkan bisnis inklusif di berbagai sektor melalui program kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

ASEAN-Hong Kong

Sehari sebelumnya, Mendag bersama para menteri ekonomi ASEAN dan Menteri Perdagangan Hong Kong Edward Yau menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas dan Investasi ASEAN-Hong Kong.

Penadatanganan tersebut disaksikan Sekjen ASEAN serta pejabat senior dan seluruh delegasi negara ASEAN dan Hong Kong.

"Persetujuan ini akan mulai diterapkan dua bulan setelah Hong Kong dan empat negara anggota ASEAN menotifikasi penyelesaian prosedur domestiknya kepada seluruh pihak," terang Enggar.

Selain melaksanakan komitmen penghapusan atau penurunan tarif, persetujuan itu juga mencakup kerja sama di bidang peningkatan kapasitas negara anggota ASEAN. Mereka diharapkan mampu memanfaatkan kerja sama ini, khususnya dalam menjadikan Hong Kong sebagai transit ekspor ke negara-negara lain.

Salah satu komitmen Hong Kong ialah memperkuat kerja sama ekonomi dengan ASEAN melalui economic and technical cooperation (ecotech) yang antara lain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi dan daya saing UMKM. (E-2)