BEI Sarankan Diskon Harga IPO Anak BUMN

BURSA Efek Indonesia (BEI) mengharapkan anak usaha BUMN yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) mempertimbangkan untuk memberi diskon harga saham kepada investor.

"Kasih diskon 20% biar investor raih untung (capital gain), jangan harga maksimum terus ditambah," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio di Jakarta, kemarin.

Dalam perkembangannya, harga saham beberapa anak BUMN yang telah melakukan IPO justru anjlok. Hal itu berbanding terbalik dengan perusahaan-perusahaan kecil yang berani melantai di pasar modal, yang harga sahamnya justru melonjak drastis.

Seperti terlihat pada beberapa emiten baru seperti PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) yang naik 873,3% harga sahamnya, dari pencatatan perdana pada 5 Oktober 2017 di level Rp300 dan kini telah seharga Rp2.920 per lembar saham.

Hal serupa juga terjadi pada PT Kapuas Proma Coal Tbk (ZINC) yang naik 511,3%, dari saat IPO pada 16 Oktober 2017 dengan harga saham Rp238, kini di level Rp1.455 per lembar saham.

Sebaliknya anak usaha BUMN Garuda Indonesia, yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), pada penawaran saham perdananya di 10 Oktober 2017 lalu sempat mengalami turun harga ke level Rp370 dari penawaran di level Rp400.

Kini, posisi harga saham mereka masih pada Rp 400 per lembar saham.

Tito mengatakan penjamin emisi (underwriter) dapat memberikan saran agar hasil kalkulasi harga maksimal dari IPO anak usaha BUMN diberikan diskon untuk kepentingan investor.

"Di luar negeri seperti itu, salah satu tujuan IPO BUMN selain memperkuat industri ialah memperkuat pasar mo-dal lokal. Kalau perlu, pembeli IPO-nya hanya rakyat Indonesia," katanya.

Menurut dia, pembeli saham anak usaha BUMN hanya untuk rakyat Indonesia dapat diatur otoritas pasar modal.

Praktik seperti itu lazim di luar negeri dalam rangka memperkuat investor lokal.

Melalui skema tersebut, lembaga dana pensiun dapat lebih meningkatkan kinerja, sedangkan investor asing dapat membeli pada pasar sekunder.

Jadi penyeimbang

Tito juga mengatakan pelaksanaan IPO BUMN ataupun anak usaha tidak menunggu ketika kondisi pasar sedang mencatatkan kinerja positif.

Namun sebaliknya, dengan IPO BUMN pasar modal Indonesia akan bagus.

Ia menyarankan IPO dapat dilaksanakan pada periode Januari hingga Maret 2018.

Pasalnya tahun depan akan ada potensi penarikan dana dari sistem perbankan seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 117 daerah pada Juni.

Ia memperkirakan total biaya pemerintah untuk pelaksanaan pilkada mencapai Rp17 triliun-Rp20 triliun.

Di saat hampir bersamaan, atau pada Maret 2018 juga akan ada penarikan pajak sehingga akan ada dana yang tertarik dari industri keuangan.

"Saya sarankan anak BUMN yang bakal IPO di 2018 mendatang dapat melaksanakan pada Januari, Februari, dan Maret agar dapat menyeimbangkan dana yang tertarik dari sistem perbankan," ujar Tito.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengemukakan sekitar 10 anak usaha BUMN akan melaksanakan IPO pada 2018. (Ant/E-1)