Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Agar Digitalisasi tidak malah Menambah Pengangguran

Erandhi Hutomo Saputra
13/11/2017 17:40
Agar Digitalisasi tidak malah Menambah Pengangguran
(DOK BAPPENAS)

ERA digitalisasi yang mulai menyentuh sendi-sendi kehidupan khususnya kesempatan kerja tidak lepas dari pengamatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian terkait dampak digitalisasi ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja.

Tujuan kajian tersebut agar jangan sampai era digital justru makin menambah tingkat pengangguran yang saat ini di kisaran 7 juta orang. Terlebih di tahun mendatang terjadi bonus demografi dengan angka usia produktif yang membutuhkan lapangan kerja bertambah.

"Jangan sampai nanti ketika terjadi era e-commerce yang masif, tidak hanya ritel tapi juga perbankan dan jasa lain, efeknya mengurangi orang, maka akan terjadi masalah pengangguran yang berat ditambah ada bonus demografi," ujar Bambang di Gedung Bappenas Jakarta, Senin (13/11).

Meski kajian masih berlangsung, salah satu poin yang harus diperbaiki Indonesia untuk antispasi era digital adalah dengan memperbaiki pendidikan vokasi.

"Kenapa vokasi menjadi prioritas itu salah satu cara pemerintah untuk antisipasi era digital, karena ada jenis pekerjaan yang tidak mudah digantikan begitu saja oleh teknologi contoh potong rambut, perbaikan pipa, sehingga butuh vokasi yang berkualitas," tukasnya.

Bambang mengakui saat ini pendidikan vokasi di Indonesia masih perlu perbaikan baik dari sisi kurikulum, alat praktek, kualitas guru, dan pemagangan. Sebab fakta yang terjadi saat ini perusahaan enggan merekrut lulusan kejuruan dan lebih memilih lulusan dari sekolah umum.

Hal itu antara lain karena adanya missmatch antara kebutuhan perusahaan dan ketersediaan lapangan kerja. Akibatnya sekolah kejuruan (SMK) justru menjadi penyumbang terbesar dari angka pengangguran yakni sebesar 11,41%.

Dalam kesempatan itu Bambang juga menyampaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan Indonesia juga semakin membaik dari tahun ke tahun. Terkait angka pengangguran, saat ini mencapai 5,5% dari jumlah penduduk.

Dengan angka pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2017 sebesar 5,06%, maka terjadi penciptaan lapangan kerja sebesar 2,61 juta. Jika dihitung dari 2015, maka sudah 6,39 juta lapangan kerjan yang tercipta dari target 10 juta pada 2019.

Pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 2,2% secara year on year dibanding Agustus 2016 itu juga lebih baik ketimbang pertumbuhan angkatan kerja sebesar 2,09%. Sehingga angka pengangguran turun dari 5,61% di 2016 menjadi 5,5% di 2017. Meski secara absolut ada kenaikan jumlah pengangguran 10 ribu, Bambang menyebut hal itu karena pertumbuhan angkatan kerja secara absolut lebih tinggi daripada lapangan kerja yang tersedia.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai era ekonomi digital tidak selalu menghasilkan dampak buruk bagi penyerapan tenaga kerja. Hasil riset di Prancis misalnya, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ada 500 ribu pekerjaan yang hilang akibat internet. Akan tetapi di sisi lain, internet juga menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru.

"Saat ini di Indonesia misalnya adanya transportasi online justru mampu menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan baru," ucapnya

Era digital yang sudah merambah dunia digital itu juga menjadi perhatian Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ia berharap agar industri perbankan dapat memanfaatkan teknologi informasi agar menciptakan efisiensi dalam menjalankan pelayanan finansialnya. Akan tetapi ia meminta penerapan teknologi dilakukan secara bertahap agar tidak berdampak langsung kepada tenaga kerja.

"Harapan kami industri perbankan bisa lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi secara terukur dan prosesnya paralel, tidak langsung big bang sehingga imbas ke tenaga kerja tidak signifikan," ucapnya. (X-12)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ahmad Punto
Berita Lainnya