Pilkada Bisa Picu Penarikan Uang Besar-besaran

TAHUN ini pasar modal Indonesia mencatat masih banyak terjadi aksi jual oleh asing atau net sell. Secara year to date, tercatat sekitar Rp25 triliun terjadi aksi jual.

Tahun depan, yang lebih dikhawatirkan adalah kemungkinan banyak aksi jual akibat dari dilaksanakannya Pilkada pada Juni, serta momen pembayaran pajak pada Maret.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio mengakui tidak pernah memiliki pengalaman bila dua momen yang besar pengaruhnya terhadap likuiditas dilaksanakan bersamaan.

"Selama ini isu politik tidak pernah ganggu pasar modal. Tetapi tahun depan ada 117 Pilkada di Juni, yang pengeluarannya pasti dimulai dari Maret. Bila satu tempat biayanya Rp1 miliar, kemungkinan total sekitar Rp 20 triliun dana ditarik, dari perbankan," jelas Tito di Jakarta, Senin (13/11).

Ia pun menambahkan, pada Maret juga ada pembayaran pajak yang ia perkirakan sekitar Rp13 triliun.

"Nah ini uang akan ditarik dari sistem perbankan lalu turun ke bawah. Biasanya mau tidak mau ada inflasi sedikit. Padahal perbankan mengumpulkan DPK sedikit demi sedikit. Begitu ditarik buat pajak buat Pemilu, bisa mandul. Terus terang kejadian ini kita belum ada pengalaman,” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia dua momen itu jangan terjadi bersamaan. Dia khawatir selain dari perbankan, bisa saja uang juga ditarik dari pasar modal.

"Terus terang, kalau dari tanda-tanda ekonomi dan perusahaan menunjukkan prospek bagus, ada sembilan anak BUMN bakal go public, tingkat kepercayaan naik, hanya bakal adanya uang ditarik bersamaan," cetusnya lagi.

Untuk tetap bisa menggaet investor, ia menyarankan anak-anak perusahan BUMN melakukan IPOnya di Januari-Februari-Maret supaya menyeimbangkan dana yang tertarik dari sistem perbankan.

Sebab, kata Tito, faktanya setiap periode pembayaran pajak, sektor keuangan seperti bank dan juga pasar modal sedikit bergoyang. Hal ini salah satunya ditandai dengan penyaluran kredit yang turun.

“Mau bayar pajak tidak ada uang pasti jual saham dahulu. Ada juga yang mau ikut amnesti pajak mesti jual saham.”

Tito mengakui belum terbayang akan seperti apa dampak penarikan dana besar-besaran terhadap saham-saham emiten perbankan. Seharusnya, dia memperkirakan bank juga sudah mulai bersiap. (X-12)