Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyebut pembentukan bursa syariah ditargetkan terealisasi pada akhir 2018. Saat ini usulan tersebut dalam tahap pematangan konsep bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum diajukan ke pemerintah.
"Kita sedang pelajari, target sih akhir tahun depan sudah bisa (terealisasi). Saat ini dalam tahap pematangan karena bursa ini kan swasta perizinannya. Kita juga harus kulo nuwun ke OJK, pemerintah, kita tahapannya mau rapi," ujar Rosan seusai Breakfast Meeting 'Prospek Ekonomi 2018' di Jakarta, Kamis (2/11).
Ia mengaku usulan adanya bursa syariah kepada BEI tersebut karena ia prihatin melihat Malaysia begitu aktif ingin membuat syariah hub untuk kawasan ASEAN. Padahal, jika dilihat dari sisi populasi dan negara dengan penduduk muslim terbesar, semua tersedia di Indonesia.
"Maka kenapa tidak kita dorong bursa syariah sehingga Syariah Center ada di Indonesia. Pak Tito (Sulistio, Dirut BEI) bilang 9 bulan dan kurang dari satu tahun bisa kita lakukan, jadi kita kerja sama. Kalau investornya saya yang cari," jelasnya.
Rosan menyebut setidaknya awal pembentukan bursa syariah nantinya bisa diisi sekitar 100 perusahaan yang juga berasal dari BEI. "Yang bisa masuk rencananya bisa dual listing dulu, jadi yang ada di BEI bisa dual listing ke bursa syariah," ucapnya.
Diketahui saat mengunjungi Dubai Financial Market (DFM) di Dubai Tito melihat sudah saatnya Indonesia untuk memiliki bursa syariah. Terlebih, saat ini produk-produk efek syariah ditransaksikan masih melalui BEI dan jumlahnya semakin membesar.
Data BEI menunjukkan di pasar modal Indonesia sudah ada 343 saham syariah, 160 reksadana syariah, 1 ETF syariah, 68 sukuk korporasi, dan 29 sukuk pemerintah yang tersedia untuk diperjualbelikan. Dari sisi return pun indeks saham syariah Indonesia tercatat paling tinggi daripada tempat lain yakni mencapai 28,1%.
Terkait itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengaku sudah mendengarnya dan OJK tengah melakukan kajian. "Itu (bursa syariah) mungkin saja, sedang kita kaji," kata dia.
Meski demikian, Wimboh lebih mendorong agar instrumen syariah lebih dulu dikembangkan baru kemudian diikuti dengan pembentukan bursa syariah. "Jadi lebih perbanyak instrumen syariah dulu, baru kita kembangkan baru bursanya," ucapnya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved