Momentum Tarik Investasi

LAPORAN tahunan Bank Dunia soal kemudahan investasi 2018 yang bertajuk Reforming to Create Jobs memacu pemerintah terus memperbaiki iklim usaha untuk meningkatkan investasi, terutama dari sektor swasta.

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rilis resmi yang diterima media di Jakarta, kemarin.

Menurut Sri, investasi yang di­­ta­namkan sektor swasta amat penting untuk menciptakan la­pangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Dunia mengakui perbaikan yang dilakukan Indonesia. Keper­cayaan Bank Dunia menjadi mo­dal penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ke­sejahteraan rakyat,” kata Sri.

Survei Bank Dunia teranyar me­nunjukkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) di Indonesia beranjak dari posisi 91 menjadi 72 atau naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Posisi Indonesia itu lebih tinggi dari Tiongkok (78), Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brasil (125) (lihat grafik).

Menkeu menegaskan Presiden Joko Widodo juga telah menca­nangkan peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi kemudah­an berusaha. “Baik itu di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan fiskal yang produktif dan mereformasi perpajakan agar lebih ramah terhadap pengusaha untuk menstimulasi aktivitas perekonomian,” ujar Sri Mulyani.

Jokowi di sela peninjauan tambak udang di Muara Gembong, Ka­bupaten Bekasi, kemarin, me ngakui peringkat kemudahan berusaha di Indonesia sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya.

“Tetapi targetnya peringkat 40. Dengan (negara) gede-gede ki­­ta bisa lebih baik. Oleh karena itu, kita harus mereformasi total urusan perizinan, kelistrikan, dan kebijakan properti sehingga pengusaha kecil maupun besar memperoleh kemudahan. Kalau mereka ingin membuka usaha atau memperluas usaha, harus dipermudah karena dari situlah nanti ada rekrutmen tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja baru,” ungkap Jokowi.

Kepala Badan Koordinasi Pe­na­­naman Modal Tho­mas Lembong menambahkan pi­haknya akan te­rus melakukan sosialisasi kepa­da kementerian, lembaga, dan pe­­mda agar semakin memahami refor­ma­si ekonomi ter­kini untuk me­naik­kan pering­kat kemudahan berusaha di Indo­nesia.

Tiga Indikator

Private Sector Development Spe­cialist Bank Dunia, Joanna Nasr, mengatakan ada tiga indikator yang masih perlu dibenahi karena terkait dengan efisiensi, yaitu penegakan kontrak, pendaftaran properti, dan penguatan hak pemegang sa­ham minoritas.

“Yang harus dilakukan ialah membandingkan performa Indo­nesia dengan negara regional ter­kait dengan praktik yang harus dipahami dan bisa di­laksanakan pembuat kebijakan di ­Indonesia,” kata Joanna Nasr.

Wakil Ketua Umum Kadin Kawa­san Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa menyayangkan kemudahan berusaha itu belum menjalar sepenuhnya ke wilayahtimur Indonesia.

“Akses listrik dan perizinan harus diakui semakin mudah. Hanya kami harap pemda tidak menambah peraturan yang menyulitkan dunia usaha. Reformasi birokasi belum optimal mendorong kemudahan berbisnis,” tandas Rukman. (Pol/Try/LN/Ant/X-3)