Mengejar Rasio Elektrifikasi 96%

PEMERINTAH terus berupaya mengejar rasio elektrifikasi di Indonesia hingga lebih dari 96% pada 2019. Rasio elektrifikasi pada saat ini sudah lebih dari 93,08%.

Angka itu sejatinya telah melebihi target rasio elektrifikasi pada 2017 sebesar 92,75%. Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara.

“Tahun 2019 minimal 96% dan kalau lebih bekerja keras lagi, bisa 99%. Kenaikan hampir 3% per tahun ini luar biasa sekali,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, baru-baru ini.

Dengan capaian tersebut, terlihat upaya pemerintah untuk terus menerangi seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, Kementerian ESDM mencatat saat ini masih terdapat sekitar 2.500 desa di seluruh Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati akses listrik.

Untuk mempercepat program tersebut, Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Permen ESDM itu memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada badan usaha sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi berskala kecil.

Selain itu, program percepatan elektrifikasi di perdesaan juga memanfaatkan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi listrik. Kementerian ESDM telah memberikan kesempatan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan badan usaha lain membangun pembangkit listrik berkapasitas di bawah 50 Mw di sistem off grid tanpa perlu masuk terlebih dulu dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sistem off grid merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya untuk daerah-daerah terpencil/perdesaan yang tidak terjangkau jaringan PLN.

Pemerintah pun berencana memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam rangka mewujudkan program 35 ribu megawatt. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng mengemukakan bahwa prioritas terhadap pembangunan PLTU, antara lain pembangunannya memerlukan jangka waktu yang lebih lama daripada pembangkit listrik jenis lain. Pembangunan PLTU bisa mencapai waktu hingga 5 tahun tapi PLTG atau pembangkit tenaga gas relatif kurang dari 1 tahun.

Harga terjangkau
Selain itu, pemerintah bersama PLN berusaha membuat harga listrik terjangkau. Salah satunya dengan efisiensi di tubuh PLN terus diperbaiki dan pasokan listrik dengan harga murah terus ditambah.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir memaparkan penurunan harga beli listrik akan membuat tarif listrik bisa terjaga dan diupayakan turun. “Kalau kita bicara periode 2012-2013 Tiongkok rata-rata kasih harga 6,7 sampai 6,2 sen per kwh. Hari ini mereka bisa kasih kita 4,2, 4,4, 4,6 sen per kwh. Angka 2 sen itu kalau satu tahun bisa Rp1 triliun selisihnya. Jadi bisa dibayangkan kalau barang 25 ribu watt jadi semuanya Rp25 triliun (hematnya),” ujar Sofyan.

PLN juga sudah menjalankan amanat lain dari Presiden Jokowi, yaitu mempercepat elektrifikasi di wilayah Indonesia bagian timur. “Targetnya pertumbuhan listrik di daerah itu. Jelas arahannya. Luar biasa pertumbuhannya,”pungkasnya.

Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kinerja PLN yang telah memenuhi kebutuhan listrik di seluruh wilayah. “Tiga tahun lalu, setiap saya pergi ke provinsi-provinsi, baik Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT Maluku, maupun Papua, sama keluhannya, selalu sama, listriknya kurang. Tahun ini saya muter lagi saya enggak dengar lagi suara-suara itu. Artinya, kerja ngebut yang telah dilakukan PLN sudah mulai dirasakan,” terang Jokowi.

Sofyan menambahkan, kondisi kelistrikan di Indonesia dalam keadaan cukup baik karena tidak ada pemadaman akibat defisit daya pembangkit. Seluruh sistem besar kelistrikan PLN mengalami surplus dan beberapa daerah memiliki cadangan lebih dari 30%.

“PLN saat ini siap melayani permintaan penyediaan tenaga listrik. Kami berharap ketersediaan daya yang cukup ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama oleh kalangan industri,” imbuh Sofyan.

Program 35 ribu Mw, sambungnya, juga telah mengakomodasi tumbuhnya kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Dengan dukungan kelistrikan dari PLN, diharapkan industri akan tumbuh dan membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional. (Cah/PO/RF/YR/Ant/S-4)