Jauhi Pola Lama Kelola APBD

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak lagi menggunakan pola-pola lama, tetapi fokus pada program-program yang sedang dijalankan termasuk infrastruktur.

Menurut Presiden, politik anggaran memang penting, tapi pengelolaan APBD jangan lagi menggunakan pola lama.

“Pola lama seperti apa? Yang saya pelajari dari wali kota, gubernur, itu mirip-mirip. Kalau ada anggaran Rp1 triliun, misalnya, di APBD satu kabupaten langsung dibagi ke dinas-dinas, tahun depannya naik 10% menjadi Rp1,1 triliun, yang kenaik­an Rp100 miliar dibagi (ke) dinas-dinas,” kata dia saat memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Presiden juga mendapati fakta sebagian besar yang menentukan pengelolaan dana justru kepala dinas keuangan, badan keuangan daerah, dan bappeda. “Saya ingin gubernur, bupati, wali kota (yang menentukan).”

Jokowi pun ingin dalam dua tahun ke depan proyek-proyek infrastruktur di daerah rampung. “Saya minta 60% anggaran di sini, barangnya akan kelihatan kalau Bapak atau Ibu berani menentukan seperti itu,” ujarnya.

Presiden mencontohkan peng­anggaran 10-20 proyek revita­lisasi atau pembangunan pasar di daerah.

Ia berharap kepala daerah langsung memerintahkan dan menetapkan targetnya.

Menurut dia, lebih ideal jika seorang kepala daerah meninggalkan legacy yang baik. “Jangan diecer-ecer. Itu tugas Saudara-Saudara mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan arti­nya Bapak tidak kuat, tidak strong, bisalah saya yakin bisa asal niat kita baik,” kata dia.

Hal itu, kata Presiden, dilakukan juga di tingkat pusat termasuk dalam hal APBN, BUMN, yang dirancang untuk fokus pada infrastruktur. (Pol/Ant/E-3)