Biaya Logistik Terus Dipangkas

PERSOALAN logistik menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi. Karena itu, pemerintah terus berupaya memangkas ongkos angkut yang masih terbilang mahal.

Menko Bidang Maritim Luhut Binsar Pan-djaitan mengatakan rata-rata biaya logistik di Indonesia mencapai 14,1%. Angka itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jepang yang hanya 4,9 %.

Menurut Luhut, pemerintah ingin setidaknya biaya logistik pada 2019 bisa diturunkan hingga setengahnya atau 7%-8%. “Kalau kita potong setengahnya saja di 2019 itu akan bagus,” ujarnya dalam paparan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, kemarin.

Dia mengatakan setiap pelabuhan memiliki karakteristik berbeda sehingga biaya logistiknya pun berbeda. Luhut mengatakan dia akan melakukan rapat dengan kementerian terkait untuk membahas upaya penurunan itu. Dia mengklaim memahai apa struktur yang harus dipangkas untuk bisa mengurangi biaya logistik.

Dia menyebut transportasi yang tidak efisien menyebabkan mahalnya biaya logistik. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya logistik, caranya dengan meningkatkan infrastruktur transportasi dan konektivitas.

Terkait dengan mahalnya logistik, Kementerian Perhubungan berencana membuka 15 trayek tol laut dengan anggaran senilai Rp447 miliar pada 2018. Jumlah trayek dan besaran subsidi itu lebih besar jika dibandingkan dengan penyelenggaraan program tol laut pada tahun ini. Penyelenggara juga akan banyak memberikan peran aktif swasta.

Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju Satrio Utomo mengatakan rencana trayek tol laut tahun depan masih tahap pembahasan. Namun, dia memprediksi penyelenggaraan program pemerintah itu akan diperluas menjadi 15 trayek pada 2018. “Kami harapkan ini dilakukan tidak hanya oleh PT Pelni, tapi juga swasta. Kami mengharapkan swasta berperan aktif dalam tol laut,” jelas Wahju setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut 2017 di Jakarta, Selasa (17/10).

Pembukaan dua jalur tol laut baru itu juga merupakan bagian dari upaya menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah pinggiran, terpencil, dan terluar di Indonesia.

Pembangunan tol
Selain tol laut, pemerintah juga gencar membangun ruas tol untuk meningkatkan konektivitas. Meski baru berjalan tiga tahun, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut paling progresif dalam pembangunan infrastruktur ini (tol). Sejauh ini, kata Luhut, ada 568 kilometer jalan tol yang telah dibangun dalam tiga tahun terakhir pemerintah. Sementara itu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya ada 212 kilometer jalan yang dibangun selama 10 tahun.

Terkait dengan penggunaan uang elektronik di gerbang tol, PT Lintas Marga Sedaya selaku pengelola Tol Cipali, Jawa Barat, mengaku siap. “Semua fasilitas telah dipersiapkan,” Kata General Manager Operasional PT LMS, Suyitno, saat melakukan sosialiasi di rest area 102 Tol Cipali, kemarin.

Diungkapkan Suyitno, hingga saat ini 30% pengguna Tol Cipali belum memanfaatkan jasa transaksi uang eletronik. Ia berharap pengguna Tol Cipali segera memanfaatkan transaksi uang elektronik sebelum diberlakukan sepenuhnya pada akhir bulan ini. (RZ/E-2)

[email protected]