Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DEMI menyukseskan rencana kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA), Komisi Uni Eropa berjanji untuk mengakhiri diskriminasi produk sawit asal Indonesia.
Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Komisi Eropa Andrus Ansip di Gedung Berlaymont, Dewan Eropa, Senin (9/10) siang.
"Tadi kita bicarakan kepentingan Indonesia dalam rangka mencapai CEPA, antara lain masalah-masalah yang sejak bertahun-tahun terjadi, seperti (boikot) sawit (dari Indonesia). Bagaimana penyelesaiannya, karena kita eksportir terbesar," ujar Kalla di The Hotel, Bruselss, Belgia, Senin (9/10).
"Mereka setuju untuk membikin studi tentang (sawit Indonesia), sama-sama mempelajari agar tidak terjadi diskriminasi (demi tercapainya) sustainability," lanjut Wapres.
Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menyatakan sawit Indonesia erat dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.
Lebih jauh JK mengatakan Indonesia tidak khawatir tertinggal dari Vietnam. Tetangga di Asia Tenggara itu telah lebih dahulu mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ekonomi dengan Uni Eropa.
"Tentu kita akan mempelajari juga bersama-sama. Vietnam itu mengambil Trans Pasific Partnership sebagai benchmarknya. Kita juga tentu dapat mengambil benchmark yang sudah disetujui Indonesia dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan yang lain. Itu tadi yang dibicarakan."
JK menambahkan, Indonesia juga sepakat terkait e-commerce dan e-government. "Vice President (Andrus Ansip) ini tugasnya bagaimana digital market, single market di Eropa. Bagaimana bersama kita kembangkan e-commerce dan e-government," urainya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved