Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) siang, dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali mengingatkan soal perizinan. Ia meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga agar jangan membiarkan investasi, investor, pelaku-pelaku usaha wait and see.
"Jadi tolong ini yang berkaitan dengan perizinan, sekali lagi, yang berkaitan dengan investasi betul-betul kita perhatikan," pinta Presiden dalam pengantar sidang kabinet paripurna seperti dikutip dari setkab.go.id.
Presiden menegaskan, dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur ialah mereka. Sebanyak 60%-70% faktor itu ada di mereka.
"Artinya kalau ada masalah, ada problem, segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan," tegas Jokowi.
Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Presiden meminta agar lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.
"Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," pesannya.
Sidangkabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved