Presiden Ingin Petani Berkembang lewat Manajemen Modern

PRESIDEN Joko Widodo meminta ada perubahan paradigma dalam mengembangkan pertanian, terutama untuk memberdayakan petani. Menurut Presiden, selama ini pemerintah selalu berkutat pada proses budidaya.

Selama ini, ujar Jokowi, nilai tukar petani sulit berkembang karena hanya berkutat pada proses on farm dan budi daya. Padahal, petani akan mendapat untung besar dari proses bisnisnya.

"Ini paradigma yang harus berubah. Kita lupa bahwa petani akan mendapatkan keuntungan besar dari proses bisnis, proses agrobisnisnya. Bukan karena on farm, bukan di sektor budidaya," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9).

Presiden menginginkan petani memiliki industri benih dan pengolahan sendiri. Selain itu, ia juga meminta agar petani memiliki aplikasi produksi, penggilingan modern dan kemasan yang langsung berada di satu lokasi.

"Sekarang ini juga harganya enggak mahal, memiliki penggilingan modern ini tidak mahal kalau di-back up perbankan. Asal hitung-hitungannya feasible, asal bank masuk ke sana dan dihitung. Itu yang kita cari," tandasnya.

Kepada jajarannya, Presiden menegaskan kembali kunci meningkatkan kesejahteraan petani ialah mengelompokkannya sehingga memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Hal tersebut menurut Presiden sangat penting mengingat para petani dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan. Petani, kata Jokowi, harus berkumpul dalam kelompok besar petani.

"Kalau nanti saya bicara mengkorporasikan petani, keliru. Ini kelihatannya mau menjadikan petani di bawah konglomerat. Bukan itu. Membuat kelompok besar petani, mereka harus berpikir manajemen modern, aplikasi modern, berpikir dengan cara-cara pengolahan industri yang modern sekaligus memasarkannya kepada industri ritel, memasarkannya ke konsumen dengan cara-cara online store," ujar Kepala Negara.

Pada rapat terbatas itu, Presiden secara khusus mengundang perwakilan koperasi petani modern yang telah secara mandiri membentuk kelompok besar bagi para petani di sekitarnya. Koperasi itu bernama Arrohmah PT Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Pangan.

Ketua Koperasi Arrohmah PT BUMR Pangan Luwarso, seusai rapat, mengatakan ia mengumpulkan beberapa kelompok tani yang mengelola sawah miliknya seluas 1.000 hektar. Dari beberapa kelompok ini, dibentuk korporasi koperasi yang mengelola bisnis para petani.

Koperasi ini yang mengendalikan calon petani, lahan, penyaluran kredit, penentuan jadwal tanam, jenis bibit, monitoring kegiatan produksi, sampai penyaluran produksi. Semua pengelolaan memanfaatkan teknologi.

Luwarso mengatakan, Presiden berharap supaya Koperasi Arrohmah PT BUMR Pangan bisa menjadi percontohan di wilayah-wilayah lain. "Saya malah tidak banyak bicara dalam rapat. Beliau yang banyak bicara tentang konsep ini. Kelihatannya sudah jadi mimpi beliau untuk mewujudkannya," ujarnya. (X-12)