Buka Kesempatan Publik Miliki Saham PTFI

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal itu bisa dilakukan melalui aksi korporasi penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO).

"Rakyat Indonesia juga sebagai stakeholder terbesar. Berikan kesempatan mereka untuk merasakan pemerataan pendapatan melalui kepemilikan di pasar modal," Direktur Utama BEI Tito Sulistio, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (30/8).

Tito juga menyarankan agar investor asing tidak diperbolehkan membeli saham Freeport Indonesia setelah perusahaan tersebut IPO, setidaknya dalam dua tahun pertama. Itu akan menjaga investor lokal mendapat kesempatan memiliki saham tersebut.

"Kalau perlu, dua tahun asing tidak boleh beli, itu bisa dibuat," terang Tito.

Terkait harga valuasi, Tito tidak ingin ikut campur dalam perhitungan valuasi saham Freeport Indonesia. Namun dia yakin, bila Freeport go public, maka perusahaan akan dapat lebih transparan.

"Kalau ada hal-hal yang menjadi perdebatan politik, ya go public-kan saja," tukas Tito.

Sebelumnya, Freeport Indonesia telah sepakat untuk menjual sahamnya kepada pemerintah hingga 51%. Namun, belum ada kesepakatan terkait cara pemerintah dalam mengambil alih saham tersebut.

Peraturan Menteri ESDM No 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tertulis beberapa skema untuk membeli saham Freeport Indonesia.

Melantai di bursa alias IPO menjadi opsi terakhir bila solusi pembelian oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta tidak bisa dijalankan. (X-12)