Pembangunan Infrastruktur Luar Jawa Idealnya Dibiayai Penuh APBN

PEMBANGUNAN infrastruktur di luar Jawa seharusnya bisa dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Sebab penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur akan menjadi pancingan bagi swasta untuk investasi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan dalam sebuah diskusi bertajuk 'RAPBN 2018: Pertaruhan Kebijakan Fiskal Jokowi' di Jakarta, Jumat (18/8).

"Infrastruktur di luar Jawa kan lebih banyak potensi ekonomi yang mempunyai nilai tambah. Sektor-sektor komoditas utama kita ada di luar Jawa. Tetapi selama ini hanya dijadikan sebagai komoditas saja belum ada nilai tambahnya dan pengolahannya," kata Enny.

Maka dari itu untuk meningkatkan dari produksi komoditas menjadi hasil produk olahan atau produk manufaktur Enny mengatakan harus dibangun infrastruktur. "Karena ini belum berkembang maka pemerintah harus hadir melalui APBN sebagai pionir," kata Enny.

Sementara di Jawa kata Enny semua sektor pertumbuhan ekonomi yang prospektif dan komersial sudah berkembang. "Nah itu biarkan swasta di Jawa. Mereka dengan sendirinya akan tertarik,"unsr Enny.

Dalam APBN 2018 Pemerintah menganggarkan Rp409 triliun untuk pembiayaan infrastruktur. Enny mengatakan dalam pembangunan infrastruktur di luar Jawa, pemerintah membutuhkan swasta pada nantinya sebagai kelanjutan setelah pembiayaan APBN.

"APBN pun tidak sepenuhnya tetapi setelah pemerintah akan datang swasta dengan skema Public Privat Partership. Misalnya pemerintah mau membangun jalan pembebasan lahannga dari pemerintah nanti konstruksi jalannya pasti swasta akan ikut," kata Enny.

Yang terpenting lanjut Enny komitmen pemerintah membangun infrastruktur di luar Jawa ada terlebih dahulu. "Ada kejelasan pemerintah ingin membangun infrastruktur, tanahnya sudah dibebaskan melalui APBN swasta pasti tertarik untuk public private partnership," tutup Enny. (X-12)