Pemerintah Terus Tingkatkan Konektivitas dan Infrastruktur

KEBIJAKAN anggaran RAPBN 2018 memberikan alokasi terbesar kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp106,9 triliun, naik dari outlook 2017 sebesar Rp102.7 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk empat sektor program/kegiatan yakni peningkatan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp37,3 triliun, permukiman Rp15,9 triliun, dan perumahan Rp 9,6 triliun.

Dari anggaran Rp106,9 triliun tersebut, Kementerian PUPR memprioritaskan pada belanja modal sebesar 70%. Belanja modal itu digunakan untuk konstruksi, peralatan, mesin dan untuk pengadaan tanah di luar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program peningkatan konektivitas pada 2018 akan dilakukan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 864 Km, pemeliharaan jalan nasional 46.000 Km, dan pembangunan jalan tol sepanjang 25 Km.

"(Selain itu) juga untuk menyelesaikan jalan perbatasan di Kalimantan, trans Papua, jalan perbatasan di Papua, dan jalan nasional lainnya terutama untuk mendukung pelabuhan seperti Muara Sabah di Jambi Ruau, pelabuhan baru yang dibangun Kemenhub, aksesnya dibangun PUPR," ujar Basuki dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2018 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).

Untuk program ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan yang terdiri dari 11 bendungan baru dan 36 pelabuhan yang on-going. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi seluas 160.000 hektar jaringan irigasi yang rusak.

"Bendungan yang ada saat ini hanya bisa mengairi 11% lahan irigasi seluas 7,7 juta hektare atau 900 ribu hektare. Makanya kita ingin bangun 45 bendungan baru untuk bisa tingkatkan tampungan air waduk untuk irigasi menjadi 20% dari 7,7 juta hektare," tukasnya.

Sementara di sektor permukiman, pemerintah juga meningkatkan cakupan layanan air minum nasional. Hal itu dilakukan dengan membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan target produksi 9.372 liter per detik.

"Pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga," jelas Basuki.

Tidak hanya itu, pemerintah juga terus meningkatkan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 6.328 unit rusun, 180.000 rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus dan bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit.

"Sektor perumahan melalui penyediaan APBN Rp96 triliun dan FLPP ada di Kemenkeu dan akan di double lagi anggarannya demi memenuhi kebutuhan rumah oleh masyarakat," tukasnya.

Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi berupa Penanaman Modal Negara sebesar Rp 2,5 triliun sebagai modal awal Tabungan Perumahan (Tapera) dan Rp 2,2 triliun kepada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) yang merupakan unit kerja dibawah Kementerian PUPR yang diperuntukan bagi peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Agar anggaran tersebut bisa dibelanjakan secara efisien, Basuki mengatakan akan menerbitkan regulasi sehingga pekerjaan konstruksi tidak didominasi oleh kontraktor besar dan BUMN namun juga oleh kontraktor kecil.

"Saat ini pekerjaan di bawah Rp50 miliar hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil. Saya mau naikkan bahwa kontraktor besar dan BUMN tidak boleh ikut lelang proyek dengan nilai dibawah Rp 100 miliar. Supaya kontraktor kecil bisa berkembang," jelasnya.

Percepatan pelaksanaan kegiatan pada 2018 pun dilakukan dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang akan dimulai bulan Oktober 2017 nanti.

Diketahui Presiden Jokowi dalam RAPBN 2018 tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan dan keadilan. Diyakini peran infrastruktur dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada 2018 sebesar 5,4% dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. (OL-3)