Paket Kebijakan Jilid 16 Usung Pendekatan Berbeda

PEMERINTAHAN Joko Widodo telah menggulirkan belasan paket kebijakan ekonomi yang mencakup deregulasi, kemudahan berinvestasi hingga stabilisasi harga komoditas pangan. Tidak lama lagi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 yang menitikberatkan pada upaya percepatan investasi, akan segera dikeluarkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution masih enggan menjelaskan lebih rinci terkait strategi yang diusung pemerintah dalam paket kebijakan teranyar. Hanya saja dia menyebut pendekatan paket kebijakan kali ini berbeda dibandingkan guliran kebijakan sebelumnya.

"Belum bisa dijelaskan (lebih detil), nanti lihat saja kan minggu depan juga diumumin. Cuman ini memang pendekatannya agak lain," ujar Darmin di kantornya, Rabu (9/8) malam.

Tidak heran bila pemerintah menaruh atensi terhadap pergerakan investasi di Tanah Air. Pasalnya menilik data Badan Koordinasasi Penanaman Modal (BKPM), pertumbuhan realisasi investasi Semester I 2017 baik dari Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), mengalami pelambatan.

Realisasi pada periode tersebut tercatat RP 336,7 triliun atau tumbuh 12,9 persen dari capaian Semester I 2016. Namun, realisasi paruh pertama 2017 baru mencapai 49,6 persen dari target sebesar Rp 678,8 triliun. Prosentase pertumbuhan periode Semester I 2017 pun lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir yang berada di atas level 14 persen.

Darmin menambahkan substansi dari Paket Kebijakan Jilid 16 tidak lepas dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti diketahui, dunia usaha masih mengeluhkan perbedaan arah kebijakan di tengah tatanan organisasi pemerintahan yang disinyalir menghambat geliat investasi.

"Memang (paket kebijakan ekonomi) itu akan terkait pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah," imbuhnya singkat.

Adapun ekonom Indef Bhima Yudhistira menekankan Paket Kebijakan Jilid 16 harus menjadi pelengkap dari belasan paket kebijakan sebelumnya. Bila paket teranyar memang difokuskan pada percepatan investasi, maka pemerintah harus mencermati implementasi dari deregulasi. Terutama menyangkut sinkronisasi kebijakan di level pusat dan daerah.

"Ini kan paket kebijakan sebelumnya juga belum dirasakan sepenuhnya oleh dunia usaha. Jadi begitu ada paket baru, semestinya harus bisa melengkapi. Kalau fokusnya soal investasi, maka yang perlu diperhatikan ialah deregulasi yang susah berjalan ketika koordinasi antar instansi tidak sejalan," tutur Bhima saat dihubungi.

Menurutnya, niat pemerintah pusat meningkatkan pertumbuhan investasi harus dikomunikasikan dengan betul terhadap pemerintah daerah. Bhima menilai masih ada perbedaan orientasi kepentingan. Misalnya terkait upaya pemerintah pusat memangkas perizinan yang dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah daerah lantaran berpotensi mengurangi sumber pendapatan asli daerah. Bagaimanapun, sambung dia, ada urgensi dari menjaga pertumbuhan investasi lantaran berkontribusi terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB).

"Soal investasi ini kan antara pemerintah pusat dan daerah, jalannya sering berbeda-beda. Oke lah pemerintah pusat ingin perizinan investasi jadi 3 jam, tapi di daerah melihat deregulasi ini mengancam pendapatan karena banyak izin yang berkurang. Ini harus disinkronkan," pungkasnya.(OL-3)