Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH harus menggenjot pengeluaran pada semester II jika ingin target pertumbuhan ekonomi di APBN-P 2017 sebesar 5,2% tercapai. Peningkatan belanja pemerintah juga bisa mengerek daya beli masyarakat yang saat ini melambat meski sudah mulai sedikit pulih.
"Mudah-mudahan pengeluaran pemerintah bisa lebih digenjot lagi," ujar Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri kepada Media Indonesia, Selasa (8/8).
Diketahui pada kuartal II tahun ini, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi hingga turun 1,93% dari konsumsi di kuartal I yang masih bisa tumbuh 2,68%. Menurut Yose, penurunan belanja pemerintah karena sistem administrasi fiskal yang biasanya lebih banyak belanja pada semester II.
Ia meminta hal itu jangan dipandang enteng. Sebab, saat ini pemerintah tengah menghadapi masalah dari penerimaan pajak yang belum maksimal, tapi di sisi lain pengeluaran rutin justru semakin membesar.
Untuk mengatasinya, kata dia, pemerintah harus menyadari bahwa perekonomian Indonesia berada di tangan swasta sehingga swasta perlu diberikan porsi lebih.
"Jangan dikejar dengan aturan yang makin membelit, bahkan ada indikasi kriminalisasi seperti kasus beras, itu yang harus dijaga betul sehingga confidence dari bisnis tinggi," jelasnya.
Selain itu ia mengusulkan pemerintah untuk tidak malu memberikan bantuan langsung tunai, meski dipandang tidak produktif, bantuan tersebut ampuh untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kurang mampu. Pasalnya pencabutan subsidi listrik saat ini dirasa mulai membebani masyarakat.
Adapun terkait upaya pemerintah yang akan menggenjot dari segi investasi, menurut Yose hal itu juga bisa dilakukan. Akan tetapi, melihat angka pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang saat ini di angka 5,35%, dibutuhkan kerja ekstra untuk mencapainya.
"Kalau mau, pemerintah harus sepenuh hati, jangan Presiden keluarkan kebijakan ekonomi yang mempermudah, besoknya menteri keluarkan peraturan yang menegasikan kebijakan Presiden," pungkasnya. (X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved