Pemerintah Mesti Serius Telusuri Mafia Garam

PERNYATAAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu yang menyebut ada kartel dalam impor garam di Indonesia harus ditelusuri secara lebih serius oleh pemerintah.

Langkah itu penting dilakukan sesegera mungkin mengingat impor garam memukul harga garam lokal dan membunuh usaha para petambak garam di Indonesia yang saat ini berjumlah lebih dari 21 ribu orang.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati dalam keterangan resmi, Senin (7/8), mengatakan pada saat yang sama pemerintah seharusnya memiliki political will untuk menghentikan impor garam karena praktik itu berlangsung sejak lama.

Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat setidaknya sejak 1990 impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton dengan total nilai US$16,9 juta.

"Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca," tukasnya.

Susan menyebut untuk mempermudah impor garam, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian telah menerbitkan setidaknya sembilan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sejak 2004.

Karena itu, ia menilai sudah waktunya pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk menghentikan impor garam. Salah satunya, dapat dimulai dengan memberantas mafia impor di dalam lembaga negara yang terindikasi terlibat permainan dengan sejumlah perusahaan impor tersebut.

Jika tak ada ketegasan, menurut Susan, bukan tidak mustahil mafia akan terus bermain dan meraup untung besar dari impor garam. Hal itu dianggap bisa berdampak pada target mencapai swasembada garam.

"Garam bukan hanya jenis pangan tertentu, tapi jenis pangan khas Indonesia," tukas Susan. (X-12)