Wapres: Investasi Dana Haji Harus di Sektor Paling Menguntungkan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla kembali menanggapi tentang polemik seputar pengelolaan dana haji. Menurutnya, pemerintah akan menginvestasikan dana haji pada sektor yang dinilai paling menguntungkan. Pemerintah tetap mengedepankan prinsip syariah dalam investasi ini.

Karena itu, lanjut Wapres, rencana investasi dana haji tak hanya di sektor infrastruktur. Sektor yang dinilai memenuhi syarat dan memberikan keuntungan berlimpah juga akan dijadikan sasaran.

"Katakanlah beli saham atau bikin perusahaan untuk jalan tol, kan itu terus-terusan incomenya, karena ini jemaah ini (telah) 20 tahun menabung," jelas Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (1/8).

Jemaah haji butuh waktu 20 tahun menabung sebelum berangkat ke Tanah Suci. Uang yang mengendap selama 20 tahun itu yang hendak dimanfaatkan pemerintah.

Kalla mengatakan, jika tak dimanfaatkan, uang yang mengendap selama 20 tahun itu akan terkena inflasi dan termakan nilai tukar. Apalagi, hampir 70% dari biaya keberangkatan haji menggunakan mata uang asing, bukan rupiah.

"Jadi ini harus dijaga risikonya, ini penuh risiko loh. Begitu nilai tukar tiba-tiba Rp20 ribu/US$, wah itu kalang kabut nanti," kata Kalla.

Tujuh tahun terakhir dana milik calon jemaah haji telah diinvestasikan melalui obligasi syariah atau sukuk melalui sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Ia menegaskan, pemerintah akan menjamin calon jemaah berangkat ke Tanah Suci pada waktunya.

"Maka itu pemerintah harus menjamin, dia harus naik haji, berapa pun (biayanya)," jelas pria asal Makassar itu. (MTVN/X-12)