Jokowi Sentil BUMN Besar belum Implementasikan TKDN

PRESIDEN Joko Widodo menyentil sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum bisa menempatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kebijakan strategis.

Ia melihat masih banyak BUMN membuat kebijakan teknis administratif hanya sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa.

"Ini tolong digarisbawahi, karena masih saya lihat kebijakan teknis administratif (hanya) sebagai pelengkap syarat dalam pengadan barang dan jasa. Itu saya lihat, baik di kementerian maupun di BUMN atau lembaga. Tolong digarisbawahi," tegas Jokowi dalam rapat terbatas mengenai Evaluasi Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Jokowi ingin kementerian, BUMN, dan lembaga dapat menempatkan TKDN sebagai kebijakan strategis. Sebab, hal itu dapat memperkuat industri nasional dan membuka lapangan pekerjaan.

Namun, ia menyayangkan di lain sisi masih ada BUMN besar yang belum menempatkan TKDN dengan benar. Tapi, Jokowi tak membeberkan nama-nama BUMN tersebut.

"Pada rapat evaluasi sekali lagi saya ingin menekankan untuk urusan TKDN akan saya ikuti baik nanti lewat BPKP maupun lewat cara yang lain," tegas dia. (MTVN/X-12)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ahmad Punto