Pengusaha Beras Harus Punya Moral

TINGGINYA margin harga beras yang diambil oleh pengusaha telah disadari pemerintah. Pengusaha perberasan pun diminta untuk menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani, konsumen, dan pesaingnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pengusaha beras mesti berbisnis secara adil dan beretika. Jangan sampai usahanya mematikan usaha-usaha perberasan lain, khususnya skala kecil dan menengah.

Ia mencontohkan penggilingan beras skala besar yang kerap 'menghabisi' para perusahaan penggilingan kecil. Perusahaan besar tersebut sering merauP seluruh hasil padi para petani lewat membeli dengan harga mahal, sehingga perusahaan penggilingan yang ada di sekitar lahan pertanian tidak bisa mendapatkan bahan baku.

"Di dalam melakukan bisnis harus mempunyai moral dan etika. Saat ia bertanya apakah bisa ia menaikkann harga, tapi persolannya dia bermoral atau tidak. Itu yang saya ingin sampaikan kalau kita punya value system dalam melakukan perdagangan," ucap Enggar di kantornya, Jakarta, Senin (31/7).

Selain itu, ia ingin para pengusaha beras lebih menyederhanakan jenis beras yang dijual. Menurutnya, jenis beras di Indonesia termasuk sangat banyak ketimbang di India yang hanya memiliki tiga jenis beras. Hal itu yang dinilai menjadi penyebab bervariasinya harga beras yang dijual.

"Kita ke (Pasar Induk Beras) Cipinang, ada macam-macam nama, macam-macam harganya. Bikin bingung saja," tukasnya.

Karena itu, dengan wacana pnetapan harga eceran tertinggi (HET), Enggar berharap seluruh pihak bisa diuntungkan. Petani bisa memperoleh harga penjualan gabah kering panen (GKP) minimal Rp3.700 per kg atau harga gabah kering giling (GKG) minimal Rp3.750 per kg.

Namun, konsumen juga mesti diuntungkan dengan harga beras medium dan premium yang tidak terlalu jauh dari harga pembelian di tingkat petani.

Saat ini, Kemendag dan berbagai instansi dan pengusaha tengah melakukan penghitungan HET beras. Menurut Enggar, HET beras akan ditetapkan sesegera mungkin guna menanggulangi disparitas harga yang begitu besar antara konsumen dan petani.

"Sama seperti HET gula dan minyak goreng yang sudah kita tetapkan, itu saja butuh waktu 3 hari 3 malam. Jadi, saat ini, kami masih mengumpulkan persoalan di perberasan, baru dihitung, dan ditetapkan harganya," imbuh Enggar. (X-12)