Headline

RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.

KPPU: HET Harus Adil Bagi Petani

Dwi Apriani
28/7/2017 19:11
KPPU: HET Harus Adil Bagi Petani
(ANTARA)
PENETAPAN Harga Eceran Tertinggi (HET) padi di tingkat petani dinilai tidak adil. Akan lebih bijaksana bila pihak otoritas kebijakan memotong rantai distribusi sebagai penyebab disparitas harga beras di tingkat petani dan konsumen yang terlalu lebar.
Berkaca dari kasus PT IBU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun menyatakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) padi di tingkat petani perlu mendapat perhatian serius. Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf saat ini tata niaga industri beras di Indonesia sangat tidak adil bagi para petani.

Hal itu dikarenakan harga beli padi di tingkat petani sangat rendah dibandingkan harga jual beras di pasaran. "Petani hanya dapat untung kecil, tetapi orang-orang yang diposisi tengah dapat untung besar. Ini sangat tidak adil," kata Syarkawi.

Di pasaran didapatkan delapan jenis beras dengan harga bervariasi, dimana pada harga terendah yakni Rp7.500 dan tertinggi Rp11.500. "Sehingga ini menjadi acuan kita untuk ke depan, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kita juga memikirkan bagaimana menyusun tata niaga beras, agar lebih adil untuk petani dan konsumen tidak perlu beli beras yang mahal," ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, sebanyak 79,9 juta ton padi dihasilkan dari petani, kemudian untuk beras setelah dikonversi menjadi 46 juta ton beras dalam kurun waktu 2016. "Bulog hanya 10 persen, harapannya bulog lebih banyak kalau bisa 20 persen," terang dia.

Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengundang seluruh instansi untuk meningkatkan komoditas beras mengingat bahan pokok satu ini sangat strategis di Indonesia.

"Berdasarkan data kami ada 400 orang penyalur beras mendapatkan keuntungan sekitar Rp180 triliun dari hasil pembeli kepada petani," katanya.

Menurutnya, ini suatu ketidakadilan dimana petani bekerja keras sedangkan penyalur ini hanya duduk manis mendapatkan berjuta-juta bahkan ratusan juta. "Kami akan memotong rantai distribusi atau titik tata niaga agar harga beras dapat dikendalikan," tandasnya. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya