Utang Luar Negeri sebagai Investasi

POSISI utang luar negeri yang melonjak bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan.

Pemerintah berupaya mengelola utang itu secara baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan utang negara tentu akan bertambah seiring dengan pembangunan infrastruktur.

Apalagi, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, agenda infrastruktur menjadi prioritas dan cukup banyak daftarnya.

Pembangunan infrastruktur diharapkan bisa meningkatkan kapasitas ekonomi dan daya saing Indonesia di level dunia.

"Jangan hanya dilihat bahwa utang yang bertambah sebagai sesuatu yang buruk. Jumlah utang bertambah karena kita berinvestasi yang sangat banyak. Dampaknya memang tidak sekaligus, tapi dalam waktu periode pemerintahan ini akan terlihat (dampaknya) harusnya," kata Darmin di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Lagi pula, kata Darmin, jika pun pemerintah tak melakukan kegiatan apa pun juga, utang pemerintah tetap akan bertambah seiring dengan kewajiban pembayaran utang dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang jatuh tempo dan dibayarkan melalui utang baru.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menambahkan utang yang tercatat saat ini merupakan akumulasi dari utang yang sudah ada di masa pemerintahan sebelumnya.

Terkait dengan utang itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, saat Jokowi menjabat presiden, posisi utang mencapai Rp2.700 triliun.

Sementara itu, tiap tahun jumlah yang harus dibayar Rp250 triliun.

Ia menyebutkan posisi utang pemerintah saat ini mencapai kisaran Rp3.600 triliun.

"Inilah yang perlu dijelaskan kepada publik, ketika menjadi presiden utangnya Rp2.700 triliun kemudian setiap tahunnya enggak ngapa-ngapain harus membayar Rp250 triliun," kata Pramono.

Ia menegaskan fokus RAPBN 2018 masih bidang infrastruktur, pengurangan kemiskinan, kemudian yang berkaitan dengan tugas kementerian dan lembaga untuk mengutamakan disparitas makin mengecil atau terkait dengan Gini ratio.

Melonjak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat lonjakan utang pemerintah Rp34,19 triliun dari Rp3.672,33 triliun pada Mei 2017.

Dengan lonjakan tersebut, posisi terakhir utang pemerintah pada Juni 2017 mencapai Rp3.706,52 triliun.

Apabila dirinci, jumlah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp2.979,50 triliun (80,4%) dan pinjaman sebesar Rp727,02 triliun (19,6%).

Lonjakan utang berasal dari penerbitan SBN neto sebesar Rp35,77 triliun dan pelunasan pinjaman neto sebesar Rp1,59 triliun.

DJPPR menyebut ada penambahan utang secara neto sebesar Rp191,06 triliun pada semester I 2017 yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp198,89 triliun dan pelunasan pinjaman yang mencapai Rp7,83 triliun.

Selain itu, ada kewajiban membayar utang pada Juni 2017 sebesar Rp26,89 triliun, yang terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp18,91 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp7,98 triliun. (MTVN/E-2)