Validasi Data Jadi Penghambat

PERUM Badan Urusan Logistik (Bulog) mengakui terjadi keterlambatan penyaluran beras sejahtera (rastra) pada awal tahun ini.

Penyebabnya ialah data penerima baru mereka terima pada akhir Maret sehingga rastra baru mulai disalurkan pada April.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengungkapkan keterlambatan terjadi karena rumitnya proses validasi data baik di tingkat pusat maupun provinsi.

Proses validasi data dilakukan di semua tingkatan, mulai pemerintah pusat, yakni di Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), kemudian menyusul di tingkat provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Yang paling sulit itu di tingkat kabupaten karena harus benar-benar dicocokkan mana penerima yang masih menerima atau sudah meninggal, mana yang sudah sejahtera, mana yang belum," ujar Tri kepada Media Indonesia, kemarin.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebut keterlambatan penyaluran beras sejahtera (rastra) menjadi salah satu penyebab dari terhambatnya penurunan penduduk miskin.

Angka penduduk miskin turun tipis 234 ribu orang.

Berdasarkan pagu alokasi 2017, Bulog diembani tugas untuk meyalurkan 2,55 juta ton rastra kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Hingga Juli, baru sekitar 1 juta ton yang terealisasi.

Sedianya, pendistribusian bisa dilakukan tepat waktu jika data yang dibutuhkan dan surat perintah alokasi (SPA) bisa disiapkan dengan baik.

Tri pun mengatakan saat ini pihaknya bersama pemerintah tengah berusaha untuk mencari titik persoalan yang menyebabkan rumitnya validasi data sehingga menyebabkan keterlambatan pada penyaluran rastra.

"Kalau itu clear, pasti tidak akan tertunda. Kalau data sudah lengkap lalu diserahkan ke gubernur, bupati, wali kota, langsung terbit SPA, hari itu juga kami layani," tandas Tri.

Dana desa

BPS juga mendorong pemerintah agar fokus mengurangi kemiskinan di desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mengurusi desa mengaku fokus untuk menggunakan dana desa bagi kegiatan produktif agar perekonomian di desa bergerak dan pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan.

"Kami fokus mengawal dana desa untuk kegiatan produktif. Pemanfaatan dana desa termasuk untuk embung dan ketahanan pangan," ujar Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Ahmad Erani Yustika saat menghadiri diskusi yang digelar Synergi Indonesia, Selasa (18/7).

Pemanfaatan dana desa diarahkan pada pengembangan produk unggulan desa dalam meningkatkan skala ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.

Setelah adanya peningkatan produktivitas produk unggulan pada skala ekonomi tertentu, industri pengolahan akan berjalan.

Dengan begitu, masyarakat perdesaan dapat memperoleh nilai tambah.

Sejauh ini, terdapat 1,8 juta unit industri kecil dan mikro yang beroperasi di desa.

Tanpa adanya organisasi ekonomi yang mapan, sulit bagi suatu desa melakukan kapitalisasi potensi atau sumber daya yang dimiliki. (Tes/E-1)