Anggaran FLPP Dipangkas, Keseriusan Negara di Sektor Perumahan Diragukan

KESERIUSAN pemerintah untuk mewujudkan Program Pembangunan 1 Juta Rumah dipertanyakan oleh berbagai pihak. Sebab, pemerintah melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR justru memangkas anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang merupakan subsidi rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro termasuk yang mempertanyakan keseriusan pemerintah itu. "Kalangan MBR seperti buruh, nelayan, petani dan MBR lainnya akan sulit mendapatkan rumah karena anggarannya dipangkas dan target penerimaannya pun dikurangi,"ujar Nizar di Jakarta, Kamis (13/7).

Dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, Nizar berharap agar Ditjen Pembiayaan Perumahan menggunakan bunga kredit yang telah dibayarkan masyarakat sebagai penutup kekurangan anggaran.

"Tapi itu pun tidak bisa menambah penerima manfaat. Prinsipnya dengan pengurangan anggaran ini masyarakat yang ingin mendapatkan kredit rumah murah dari pemerintah jumlahnya berkurang," kata Nizar.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, saat dihubungi terpisah sependapat dengan Nizar. Ali mengatakan kondisi pasar menengah ke bawah saat ini sedang meningkat.

"(Pemangkasan anggaran FLPP) ini sangaf kontraproduktif. Justru pasar untuk kalangan masyarakat menengah ke bawa saat ini sedang tumbuh meningkat," kata Ali.

Ali mengatakan kalangan MBR atau menengah ke bawah justru sangat terbantu dengan skema pembiayaan FLPP dengan DP 1% dan bunga cicilan 5%. "Artinya MBR yang tadinya mudah membeli rumah jadi sulit," kata Ali.

Menurut Ali sektor perumahan masih dikesampingkan oleh pemerintah, kalah jika dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur. Fokus pemerintah dinilai belum mengarah ke perumahan atau belum dianggap sebagai program strategi nasional.

"Kalau kita bicara infrastruktur terkait dengan tanah-tanah menengah ke bawah. Itu akan mendongkrak tanah-tanah yang tadinya bisa dibangun rumah murah ke infrastruktur. Artinya kalau pemerintah tidak bisa menjaga harga tanah, MBR akan sulit untuk membeli rumah nantinya," tutup Ali. (X-12)