Kaji Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Minta Tambahan Rp7 M

MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta tambahan anggaran Rp7 miliar dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017 untuk kajian pemindahan ibu kota.

Dana itu diperlukan untuk mengkaji secara menyeluruh agar perencanaan pemindahan ibu kota berjalan matang. Kajian itu termasuk di antaranya untuk survei lokasi dan skema pembiayaannya.

"Rp7 miliar ini bukan angka baru, ada sedikit di Bappenas, Kementerian PU dan Kementerian ATR juga sudah punya anggaran. Sehingga tambahan anggaran Rp7 miliar ini untuk memastikan kajiannya komprehensif sehingga bisa mendukung perencanaan yang matang," ujar Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR Jakarta, Selasa (11/7).

Terkait lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota baru, Bappenas memprioritaskan tempat yang akan dibangun merupakan tanah negara sehingga tidak ada lagi biaya pembebasan lahan. Lahan seperti itu banyak berada di luar Jawa.

Selain itu Kementerian PU juga akan melihat terkait ketersediaan air, pengendalian banjir, dan konteks kebencanaan agar ibu kota baru memiliki risiko bencana yang paling kecil. Terkait pembiayaan, pemerintah akan sebisa mungkin tidak memakai APBN dan mendorong skema public-private partnership (PPP) atau kerja sama dengan swasta.

Dalam rapat tersebut Bambang kembali menegaskan rencana pemindahan ibu kota dilakukan semata-mata agar pemerataan ekonomi bisa tercapai. Pasalnya saat ini seluruh urusan baik pemerintahan dan bisnis selalu tertuju ke Jakarta, akibatnya segala masalah menumpuk di Jakarta.

Lebih ironis lagi ketika DKI Jakarta dan kota-kota penyangga lain seperti Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi menyumbang 25% dari PDB atau seperempat ekonomi Indonesia berada di Jabodetabek.

"dari segi strategi pembangunan perkotaan kita terjadi ketimpangan yang luar biasa. Jakarta menyumbang 18% dari PDB dan dengan Bodetabek mencapai 25% dari PDB," ujar Bambang.

Dengan penumpukan yang luar biasa itu, Jakarta dan daerah sekitarnya diperkirakan pada saatnya bisa berubah dari daerah pendorong ekonomi menjadi daerah yang bisa menghambat ekonomi.

Di tempat lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan saat ini jajarannya tengah melakukan studi literatur. Studi itu mempelajari bagaimana negara-negara seperti Brazil, Amerika, Australia, dan Kazakhstan memindahkan ibu kota negaranya masing-masing.

Terkait lokasi, Basuki menyebut Kalteng, Kaltim, dan Kalsel masih menjadi daerah yang dipertimbangkan untuk dipilih. Ia memastikan tidak akan ada makelar tanah yang bermain sebab tanah yang akan dipakai nantinya merupakan tanah milik negara.

"Tidak (ada makelar), itu sudah dikunci, tanah negara," tutupnya. (X-12)