DPR Lempar Wacana Pelebaran Defisit

WACANA pelebaran defisit anggaran melebihi 3% kembali mengemuka dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Hal itu seiring dengan proyeksi defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 yang disodorkan pemerintah mendekati 3% dari semula 2,41% pada APBN 2017.

Sebelumnya wacana serupa pernah muncul pada pertengahan 2016, tetapi dimentahkan Menteri Keuangan saat itu Bambang Brodjonegoro.

Kali ini wacana muncul dari anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Andreas Eddy Susetyo.

Andreas menyebut sudah saatnya untuk mengubah batas defisit anggaran tersebut karena sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini sebab beleid yang tercantum pada Pasal 12 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu dibuat saat masa-masa krisis.

Adapun saat ini Indonesia sudah melewati masa-masa kritis tersebut.

"Apakah kita masih tabu dengan batas defisit 3%? Lebih baik kita bicarakan untuk kita ubah, entah (batasnya) 5% atau berapa," ujar Andreas.

Ia menambahkan, jika dihitung dengan memperhitungkan tagihan yang belum dibayarkan seperti subsidi yang mencapai Rp40 triliun dan tagihan yang ditunda seperti DAK, defisit anggaran sesungguhnya sudah lebih dari 3%.

Ia menyebut angka ideal defisit anggaran bisa berkisar di 5% dengan membandingkan negara lain, asalkan utang itu benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas.

Meski mendorong perubahan tersebut, Andreas belum bisa memastikan apakah DPR akan menginisiasi revisi UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ia malah mendo-rong pemerintah untuk menyodorkan perppu.

Dalam menanggapi wacana tersebut, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu mengamini jika batas defisit 3% memang sudah tidak relevan.

Pasalnya, batasan itu dibuat ketika Indonesia masih dalam kondisi krisis ekonomi.

Ia pun mencontohkan India dengan defisit anggaran 5% masih dalam keadaan yang normal.

"Kalau kita lihat berbagai negara (contoh) India apalagi (defisit), 5% tenang saja dia. Tapi kita tidak perlu segitu (5%), tapi juga jangan terlalu ketat," tukasnya.

Namun, Darmin mendorong agar wacana tersebut bisa dibicarakan dalam forum tersendiri.

Tidak relevannya batas defisit itu karena menurut Darmin Indonesia telah sembuh dari krisis ekonomi.

Asumsi RAPBN-P disepakati

Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati asumsi makro dalam RAPBN-P 2017.

"Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2%," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng yang memimpin rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk asumsi inflasi ialah 4,3%.

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ialah 13.400 per dolar AS.

Untuk suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan dipatok pada angka 5,2%. (Ant/E-1)