DPR Minta Lelang GKR Dijalankan

ANGGOTA Komisi VI DPR Abdul Wachid meminta pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera menjalankan kebijakan lelang gula kering rafinasi (GKR).

DPR memahami bahwa kebijakan itu memang menimbulkan pro dan kontra.

Namun, karena tujuannya baik untuk menata kembali dan mengendalikan impor gula rafinasi, kebijakan yang baik itu tidak boleh terhambat karena adanya penolakan dari beberapa pihak.

"Harus diakui bahwa kebijakan lelang GKR ini ada yang tidak suka. Tapi ini kebijakan yang baik. Kemendag harus jalankan saja. Bila memang sedang evaluasi, jangan terlalu lama karena dampaknya tidak baik," kata Abdul Wachid saat dihubungi, kemarin.

Dirinya mengaku telah berkomunikasi dengan rekan-rekannya di Komisi VI untuk mendorong Kemendag menjalankan kebijakan itu.

"Kita harapkan pada kesempatan pertama sidang setelah reses kita bertemu dengan Kemendag, " ujarnya.

Sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu, Abdul Wachid mengetahui bahwa para penolak kebijakan lelang itu ialah para pihak yang tidak bisa meraih keuntungan dari permainan gula rafinasi.

Apalagi, di tengah harga gula di luar negeri yang sedang anjlok, sementara di dalam negeri cenderung bagus, impor GKR amat menguntungkan bila bisa dialirkan ke gula konsumsi.

"Ini yang bisa dicegah dengan mekanisme lelang karena kita bisa tahu ke mana 3 juta ton GKR itu mengalir," jelasnya.

Saat ini dari 11 pabrik pengolah gula rafinasi, kapasitas terpasangnya telah mencapai 5 juta ton.

Seharusnya mereka juga bisa memenuhi kebutuhan bahan baku gula rafinasi dari para petani tebu dalam negeri.

"Oleh karena itu, kita juga berharap Kemendag bisa mendukung upaya Kementerian Pertanian membenahi petani tebu dan pabrik gula kita," tandasnya.

Sebelumnya, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menyesalkan adanya pihak yang menolak dan meminta penundaan penerapan skema lelang GKR.

Ketua Koperasi Ritel Tambun, Suyono, menyatakan bahwa sudah seharusnya program pemerintah yang memudahkan pelaku usaha skala kecil dan menengah dalam mendapatkan bahan baku tersebut didukung semua pihak. (Ant/E-1)