DPR akan Libatkan Masyarakat dalam Bahas UU Pemilu

Adies Kadir memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam merancang revisi ataupun membuat Undang-Undang Pemilu setelah presidential threshold dihapus.

Setia dengan Prabowo, PAN Belum Terpikir Usung Kader Sendiri jadi Capres

Politikus PAN Yandri Susanto menegaskan pihaknya masih setia dengan Prabowo Subianto. Sehingga, belum memikirkan untuk mendorong kadernya.

Hakim MK Dilarang Tangani Sengketa Pilkada dari Daerah Asalnya

Agar sidang dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu sesuai mandat MK akan menerapkan sistem persidangan dengan menggunakan tiga panel. 

Vonis Ringan Harvey Bisa Jadi Pintu Masuk Pengusutan Kasus Korupsi

Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengakui, pihaknya bekerja sama dengan Kejagung serta lembaga lainnya untuk mendalami putusan Harvey.

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Amanat Reformasi

Sejak awal PAN memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

Ketua KPK: Pemanggilan Hasto Tergantung Kebutuhan Penyidik

Pimpinan KPK tidak mau menyampuri keputusan penyidik untuk menentukan hari pemanggilan untuk Hasto. Sebab, kebutuhan pemberkasan cuma mereka yang mengetahuinya.

Pemeriksaan Ronny Sompie Terkait Kasus Masiku

Ronny Sompie diketahui telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh beberapa orang.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret agar Serentak

Pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.

PDIP Siap Bawa Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu

Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kegiatan Fiktif Menjadi Modus Korupsi Kadis Kebudayaan Jakarta

Semua kegiatan dilengkapi dengan pertanggung jawaban anggaran atau SPJ dengan menggunakan stempel palsu. Ada pula yang meminjam beberapa perushaan dengan imbalan sebesar 2,5%.

Komisi II DPR Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

Pada pemilihan presiden berikutnya, partai politik maupun gabungan partai politik tidak lagi dibatasi dengan ambang batas perolehan minimal suara maupun kursi.

UU Pilkada dan UU Pemilu Paling Banyak Diuji di MK pada 2024

Pada tahun lalu, sebanyak 88 undang-undang dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah. Jumlah undang-undang yang diuji tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 65 UU.

Sejak 2003, Mahkamah Konstitusi Kabulkan 509 dari 4.046 Perkara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memaparkan ada 4.128 perkara yang teregistrasi sejak MK terbentuk pada 2003 hingga 2024.

Masa Tugas Palguna dkk sebagai Anggota MKMK Diperpanjang

Perpanjangan masa tugas Palguna, Ridwan Mansyur, dan Yuliandri berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 6 Tahun 2024. Ketiganya mengucap sumpah di hadapan Ketua MK Suhartoyo

Menko Yusril Meminta Para Pemohon Dapat Patuhi Putusan PHP-kada

Yusril mengatakan bahwa sebagai pihak yang berada dalam kekuasaan eksekutif, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses gugatan PHP-kada.

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

18 Polisi Peras 45 WN Malaysia, Kompolnas Yakin Ada Unsur Pidana

Namun, Anam mengatakan saat ini Polri masih fokus menyelesaikan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Agar struktur peristiwanya terang benderang.

AKBP Malvino Lanjutkan Sidang Etik dengan Dua Eks Bawahannya

AKBP Malvino menjalani sidang etik pada Selasa, 31 Desember 2024. Dalam sidang itu, majelis etik memeriksa belasan saksi. Namun, pemeriksaan belum rampung dan dilanjutkan hari ini.

Jokowi Harus Buktikan Bukan Pemimpin yang Korup

Diketahui, nama Jokowi masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah