Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMACETAN parah yang terjadi pada musim arus mudik Lebaran tahun ini menyebabkan molornya waktu perjalanan. Bahkan, seorang pemudik harus menempuh waktu antara 25-30 jam, padahal dalam kondisi normal paling hanya 8 jam.
DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera melakukan rapat konsultasi untuk membahas peraturan KPU sebagai acuan penyelenggara pemilu.
ARUS mudik kendaraan pada H-2 menjelang Idul Fitri di kawasan Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) Medan-Tebing Tinggi terpantau ramai lancar. Kemacetan hanya terjadi di beberapa titik, terutama di kawasan pusat kota di lintasan Jalinsum.
ARUS mudik dari arah Tasikmalaya menuju Garut ke arah Bandung mengalami kemacetan selama satu jam. Kemacetan tersebut berada di Tutugan Leles hingga Simpang Tarogong, Kabupaten Garut. Akan tetapi kemacetan tersebut telah terurai kembali setelah petugas melakukan buka tutup di ruas jalan tersebut.
ANGGOTA DPD RI Dapil Bali Gede Pasek Suardika meminta kepada tersangka kasus korupsi Putu Sudiartana, anggota Komisi III DPR, agar jangan mau jadi korban sendiri. Ia menilai jika dugaan korupsi senilai Rp300 miliar sangat tidak mungkin dimainkan sendiri oleh Putu Sudiartana.
KEMACETAN panjang baik di jalan tol Kanci-Penjagan-Brebes Timur, maupun jalan nasional di ruas Cirebon-Brebes-Tegal membuat pemudik mulai kehabisan kesabaran. Sebagian berupaya mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif melalui jalan pedesaan untuk mempercepat sampai tujuan.
GUBERNUR Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta komitmen PT Angkasa Pura untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan Bandara Syamsuddin Noor menjadi bandara internasional.
GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan seorang menteri tidak bisa mengubah Keputusan Presiden dalam pemberhentian reklamasi. Menurut Ahok, untuk menghentikan reklamasi menteri harus mengajukan terlebih dahulu kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved