Kemenkumham Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Dengan begitu, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari berbagai program yang telah direncanaan pemerintah di berbagai tingkatan.

Upaya itu membuat Kemenkum dan HAM memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018. Ini merupakan WTP kali keenam yang diperoleh Kemenkum dan HAM sekaligus untuk yang keempat secara berturut-turut.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. LHP BPK atas Laporan Keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan.

Yasonna mengungapkan, sejak memimpin, Kemenkum dam HAM sebagai pengguna anggaran telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, tertib, dan efisien. Berbagai upaya yang dilakukan demi terwujdunya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan kementerian ini.

“Hal itu dilaksanakan untuk memastikan setiap rupiah anggaran Kementerian Hukum dan HAM benar-benar digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Yasonna dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenkum dan HAM Tahun Anggaran 2018 di Graha Pengayoman Kemenkum dan HAM, Jakarta, Selasa (18/6).

Ia menekankan untuk dapat mewujudkan tata kelola dan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas, pihaknya melakukan sejumlah upaya.  Pertama, lanjutnya, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan yang profesional dan akuntabel melalui kerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berupa penyelenggaraan ujian sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) level A dan B.

Untuk 2019, kata dia, jumlah peserta yang mengikuti ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan sebanyak 150 orang. Selama kurun 2016 hingga 2019 sudah 570 orang yang mengikuti ujian sertifikasi tersebut. Mereka ialah penyusun laporan keuangan dari seluruh unit pusat dan kantor wilayah di kementerian tersebut.

"Baru hanya satu Kemenhum dan HAM, yaitu yang era saat ini yang melakukan kerja sama dengan IAI secara sistematis dan terencana,” ujarnya.

Kedua, selalu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN). Ketiga, melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil berlatar belakang ekonomi dan akuntansi sebanyak 778 orang.

Langkah selanjutnya, melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada kantor wilayah dan unit pusat, monitoring, dan evaluasi terhadap satuan kerja dan sosialisasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas sesuai dengan kaidah standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

“Inilah berbagai langkah yang kita lakukan dalam rangka supaya pengelolaan keuangan kita bisa berjalan dengan baik,” terang Yasonna.

Di sisi lain, kata Yasonna, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi Kemenkum dan HAM untuk selalu dan segera melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kemenkum dan HAM, Kakanwil, unit, pimpinan, dan saudara-suadra kita dari Sabang hingga Merauke yang bekerja keras sehingga memberikan pelaporan keuangan yang baik bagi kita dan kita memperoleh apa yang kita capai hari ini,” ujar Yasonna.

Kerja keras bersama

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkum dan HAM Bambang Sariwanto mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran dan pimpinan unit utama hingga di wilayah di bawah kementerian ini. “Ini buah dari kerja bersama-sama untuk menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas,” ujarnya.

Untuk bisa mengelola anggaran secara efisien dan transparan dimulai semenjak dari perencanaan. Seluruh anggaran, lanjutnya, disusun dengan semangat akuntabilitas, sedangkan dalam pelaksanaannya diarahkan untuk betul-betul efisien.

“Uang yang dikeluarkan itu semaksimal mungkin tidak ada pemborosan. Sementara itu, dari sisi pengawasan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan di dalam pertanggungjawaban,” kata Bambang.

Upaya yang dilakukan untuk membuat laporan keuangan yang baik di, antaranya dengan memanfaatkan kerja sama yang terjalin antara Kemenkum dan HAM dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pendampingan di seluruh wilayah.

Mereka juga bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal dalam melakuan pemantauan dan pengawasan. Langkah lain ialah dengan melakukan pembinaan kepada bidang terkait supaya bisa melakukan pertanggungjawaban dengan baik.

“Kita juga melakukan monitoring tiga bulan sekali dan memberikan advise kepada mereka-mereka apa yang harus dilakukan agar seluruh tahapan-tahapan pelaporan keuangan bisa berjalan dengan maksimal,” terangnya.

Target ke depan, lanjutnya, selain mempertahankan prestasi yang telah diraih, Kemenkum dan HAM akan terus meningkatkan kualitas karena seluruh kementerian atau lembaga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

“Harapannya apa yang telah kita kerjakan bersama ini menjadi bagian team work yang baik untuk terus kita bina agar betul-betul bisa menyajikan semua kinerja dan prestasi yang baik kepada masyarakat,” pungkasnya. (Hym/S2/25)