Hariyadi B Sukamdani Jalan Tengah Bernama New Normal

PEMERINTAH tengah menjajaki penerapan era kenormalan baru (new normal)untuk meng aktifkan kembali aktivitas kehidupan dan perputaran roda ekonomi masyarakat di tengah masa pandemi covid-19 ini.

Merespons hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan pengusaha siap menjalankan panduan protokol kesehatan kepada para pekerja. Bagaimana persiapan dan tantangannya kelak? Berikut petikan wawancara dengan Media Indonesia melalui surat elektronik dan penjelasan yang ia sampikan via webinar, Jumat (5/6):

Bagaimana pendapat Apindo soal arahan new normal dari Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu?

Arahannya sudah cukup bagus, bisa diterapkan. Alasannya karena basisnya juga dari WHO, bukan mengarangngarang sendiri. Jadi, saya rasa cukup mewakili. Sekarang tinggal bagaimana kita menerapkannya saja. Tentu semua sektor harus menerapkan panduan protokol kesehatan untuk menjalani new normal itu, terutama sektor-sektor yang berinteraksi dengan banyak orang. Sebagai contoh, perusahaan yang karyawannya banyak, perusahaan yang melayani kepentingan publik, seperti mal, transportasi, mereka harus menerapkan panduan/protokol new normal itu.

Urgensi protokol itu apa bagi dunia usaha?

Semua sektor harus melakukan kalau (ekonomi) kita mau berjalan ya. Sekarang harus dicari jalan tengah. Bila mau lockdown atau kita PSBB (pembatasan sosial berskala besar) terusterusan, ekonominya bubar, atau kita ambil jalan tengah. Jalan tengahnya ya itu, kita longgarkan, tapi protokol kesehatannya harus diperketat.

Sudah pernah diujicoba pelaku usaha?

Kami sudah melakukan test case pada waktu Kementerian Perindustrian mengizinkan yang namanya izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI). Ada sekitar 17 ribu IOMKI perusahaan yang diterbitkan agar tetap bisa beroperasi. Kenyataanya, kasus (penularan virus) yang muncul sangat sedikit. Tidak signifi kan. Kasus yang muncul tidak sebanding dengan banyaknya yang dikasih izin. Apa artinya? Perusahaan itu menerapkan protokol yang bagus. Jadi, kalau di perusahaan saja test case-nya sudah begitu, semestinya kalau kita lakukan dengan benar protokol dari Kementerian Kesehatan, seharusnya cukup aman.

Seperti apa penerapan protokol kesehatan di perusahaan?

Yang jelas itu, perusahaan tidak bisa kembali bekerja dengan kapasitas penuh. Tidak mungkin 100%. Pegawai yang masuk nanti digilir kehadirannya, diatur bagaimana prosedur jalur masuk keluar gedungnya, pemeriksaan suhu tubuh, dan lainnya sesuai protokol kesehatan.

Anda optimistis dunia usaha bisa menegakkan protokol itu?

Untuk lingkungan perusahaan, saya cukup percaya diri. Yang kami khawatir kan justru masyarakat. Masyarakat patuh atau tidak. Kalau karyawan sudah patuh, misalnya, tapi masyarakatnya tidak patuh, ya susah juga. Sementara itu, ke masyarakat, kami tidak bisa jangkau. Itu urusan pemerintah yang harus bisa menyosialisasikan.

Jadi, perusahaan-perusahaan sudah siap dengan SOP mitigasi covid-19?

Sudah. Jadi menurut saya, itu yang harusnya kembali lagi ke masyarakat. Kenapa pentingnya juga nanti kelompok-kelompok masyarakat diaktifkan, dari RT, RW, itu yang paling dasar, itu yang harus bisa menjaga kesehatan lingkungan. Dalam beberapa kasus penularan kemarin, misalnya yang terjadi di perusahaan manufaktur, karyawan mereka tertular dari tempat kos, bukan perusahaannya. Itu kan sudah di lingkungan rumah. Bukan dari pabrik. Penularannya justru dari lingkungan, transportasi umum. Kasus yang seperti itu semua makanya harus disiplin. Siapa pun tidak bisa ditoleransi harus pakai masker, jaga jarak, kebersihan tangan, segala macam. Itu memang kelihatannya menyebalkan dan sepele, tapi penting.

Berapa lama lagi daya tahan dunia usaha kita terhadap situasi sekarang?

Apindo memperkirakan kalau Juni tidak ada pergerakan apa pun, 70% perusahaan akan kolaps. Daya tahan sektor riil hanya sampai akhir Juni. Tidak dilakukan apa pun, artinya PSBB terus saja diperpanjang, dan diperpanjang, ya sudah 70% perusahaan akan kolaps di akhir Juni karena sudah tidak ada cashfl ow-nya.

Perusahaan sektor riil, tidak mungkin bisa bertahan lebih dari Juni?

Kolapsnya mereka itu karena tidak ada cashfl ow-nya. Ini juga masih jadi pertanyaan untuk beroperasi lagi karena sekarang ini juga banyak yang mengalami kesulitan dan untuk memulai lagi, tidak ada modal kerja. Apalagi segmen UKM, sudah 'kelenger' dari April. Makanya, kalau pembatasan sosial terus diketatkan, tetapi tidak ada solusinya, bisa benar-benar rontok ekonomi kita.

Penerapan WFH tidak membantu ya?

Jelas tidak. WFH itu hanya koordinasi saja. Memangnya orang mau bikin produk pakai WFH? Ya tidaklah. Orang mesti datang untuk produksi. Kalau pabrik, dia mesti ke pabrik. Kalau sektor perdagangan, dia harus mengurusi barang inventorinya.

Akankah terjadi gelombang PHK?

Angkatan kerja kita sekitar 50 juta di sektor formal. Perkiraan kami (yang kena PHK) itu mungkin 30%, dan itu banyak. Alasan pertama, dari segi usia. Mereka yang di atas 50 tahun mungkin dengan berbagai pertimbangan, tidak dipekerjakan lagi. Kedua, sejak hadir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karyawan banyak yang statusnya kontrak. Mereka tidak di-PHK, tapi nanti kontraknya tidak diteruskan.

Akan tetapi, sekarang kan sejumlah sektor industri sudah mulai bisa beroperasi?

Biar dikatakan sudah mulai beroperasi, tapi perusahan sektor rill tidak bisa berproduksi penuh. Alasannya, kondisi selama dua bulan sudah berhenti sementara. Lalu mau berproduksi penuh juga buat apa karena pembelinya drop. Daya beli masyarakat sudah turun gara-gara banyak yang menganggur.

Butuh berapa lama untuk pulih 100%?

Tergantung jenis sektor industrinya. Ada yang bisa cepat recover-nya, seperti sektor perdagangan dan restoran, karena kebutuhan pokok masyarakat. Namun, perhotelan dan pariwisata itu perlu waktu lama, mungkin bisa sampai satu tahun untuk benar-benar bisa pulih. Itu karena turisnya tidak boleh datang, pesawat (dari luar negeri) tidak ada. Lalu orang bepergian saat ini harus ada surat izin keluar masuk daerah (SIKM).

Pandangan dari sektor industri pariwisata sendiri akan SIKM itu seperti apa?

SIKM ini juga dalam rangka untuk mengendalikan penularan virus korona. Tidak bisa tidak karena itu protokol yang harus diikuti walau kita juga tidak tahu efektivitasnya dari SIKM apa betul bisa mengeliminasi penyebaran virus.

Soal stimulus pemerintah, bagaimana efektivitasnya?

Kami mengkhawatirkan penurunan daya beli yang serius dengan semakin besarnya PHK. Stimulus-stimulus yang ada tidak menjawab itu. Stimulus Rp641,17 triliun, kenyataannya, seperti dukungan untuk bantuan sosial ( bansos) dipakai untuk menyangga pada saat pandemi saja. Lalu yang lainnya ialah dukungan pajak, subsidi bunga kredit. Juga ada sekitar Rp94 triliun untuk UMKM. Jadi, yang terbesar itu justru larinya ke BUMN dan pajak.

Stimulus apa yang diharapkan industri?

Modal kerja, ini sangat penting. Diharapkan untuk jangka waktu satu tahun dengan subsidi bunga 4,5% dan bukan hanya untuk industri manufakturnya saja, melainkan juga untuk lini penjualan dan sektor distribusi. Lalu penurunan tarif listrik dan gas. Ini kita masih bermimpi-mimpi akan dikasih atau tidak. Lalu penangguhan PPn selama 90 hari dan percepatan waktu restitusi perpajakan.

Bila aktivitas bekerja sudah di dalam normal yang baru nanti, apakah perusahaan mungkin akan memberlakukan tes rapid berkala?

Kalau tes berkala seperti itu, siapa yang membiayai? Kalau rapid test dibebankan ke perusahaan, perusahaannya belum tentu mau. Sekarang yang paling penting menjaga agar pencegahannya berjalan. Tes korona itu tentu tugas pemerintah walau tidak tertutup kemungkinan perusahaan ada yang mengadakan tes mandiri. (M-2)