Demi Kelestarian Rangkong di Ibu Kota Baru

DI antara hangatnya pembicaraan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, salah satunya mengenai kekhawatir­an dampak lingkungan. Bukan saja tentang luasan hutan, ancaman dampak lingkungan juga menyangkut keanekaragaman hayati di dalamnya, termasuk fauna.

Salah satu fauna khas yang rumahnya ikut masuk wilayah ibu kota baru ialah rangkong gading atau disebut juga enggang gading.

Burung itu merupakan spesies rangkong paling besar dengan panjang tubuh berkisar 120 cm. Bernama latin Rhinoplax vigil, burung ini juga terkenal dengan paruhnya yang besar melengkung. 

Rangkong gading mempunyai peran yang penting dalam sebuah ekosistem sebagai penyebar benih pohon buah yang baik. Ia mampu terbang sampai sejauh 100 kilometer.

“Di Penajam Paser itu ada habitat kecil, populasi kecil di situ. Yang tersisa karena di situ juga kars. Kalau kita bicara Kalimantan Timur, habitatnya masih ada untuk rangkong gading. Hanya, populasinya terdampak oleh perburuan,” terang peneliti dari Rangkong Indonesia Yokyok ­Hadiprakarsa, kepada Media Indonesia, Rabu (4/9).

Itu karena keunikan ukuran tubuh dan paruhnya, rangkong gading marak diburu dan bahkan diselundupkan ke luar negeri. Padahal, burung ini merupakan spesies dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Di Kalimantan Barat, berdasarkan data International Union for Conservation of ­Nature (IUCN), rangkong ­gading berstatus critical ­endangered (sangat terancam punah/­kritis).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kondisi populasi rangkong gading di alam mengalami tekanan yang luar biasa. Tercatat dari 2012 sampai 2015, rangkong gading mengalami loncatan tiga status dari tidak terancam (not threaten) menjadi kritis (critical endangered).
Selama kurun 2012-2017, ditemukan 2.800 paruh rangkong gading dengan kerugian mencapai $8,4juta.

“Rangkong ini merupakan  spesies yang terus membutuhkan hutan. Jadi, tidak bisa dimungkiri di dunia, kalau kita bicara konteks Indonesia, habitatnya terus berkurang. Kemudian, paradigma perburuan dan perdagangan ilegal,” tegasnya.

Ia melanjutkan, pemindahan ibu kota ke wilayah Kaliman­tan sangat diyakini berpengaruh terhadap hutan yang menjadi habitat rangkong gading. Meski demikian, dalam konteks bentang alam, rangkong gading masih bisa bertahan.

“Cuma untuk rangkong itu dia relatif melihatnya dalam konteks lanskap karena berbeda kalau misalkan satwa yang tinggal di tanah yang harus bergerak,” terang Yokyok.

Yayok mencontohkan satwa lain yang habitatnya paling terdampak ialah spesies yang menapak tanah langsung seperti orang utan dan burung kuau. Keduanya tinggal di atas tanah dan harus ada hutan, sedangkan bagi rangkong gading, yang terpenting ialah masih ada hutan.

“Karena untuk bergerak, dia membutuhkan kan pohon untuk bergerak. Ketika pohon itu hilang, bagi mereka sudah selesai itu. Tapi, kalau tangkong, selama dalam konteks lanskapnya itu mereka masih ada petak, blok-blok hutan kecil, bagi mereka itu masih bisa bertahan,” paparnya.

Meski dapat bertahan di blok hutan kecil, bukan berarti konservasi rangkong dapat disepelekan. Hal ini bukan saja karena perburuan, melainkan juga karena sifat alamiah rangkong yang membutuhkan titik-titik persinggahan. Ini terkait pula karena daya jelajahnya yang tidak panjang akibat ­ukuran tubuh yang besar.

“Karena rangkong bukan termasuk burung yang pandai terbang. Artinya gini, kalau yang pandai terbang itu kayak elang yang bisa berjam-jam terbang. Tapi kalau rangkong tetap butuh loncatan-loncatan untuk istirahat, makan,” ucapnya.

Untuk keberhasilan pembangunan yang memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati, Yoyok pun mencontohkan adanya kebun raya di tengah kota, seperti Kebun Raya Bogor. Kebun yang juga menjadi tempat penelitian itu diyakini menjadi persinggahan rangkong untuk ke Gunung Salak.

Meski begitu, keberadaan kebun raya seperti itu pun sudah dianggap sarana minimal bagi burung seperti rangkong, mengingat terlihatnya keberadaan rangkong di kebun raya sudah sulit ditemui.

Yokyok juga menekankan bahwa rangkong ­gading tidak bisa dilihat sebatas habitat. ­Yokyok menekankan bahwa yang ditakutkan dengan adanya pembangunan ialah ­aksesibilitas. Di satu sisi, ­aksesibilitas berguna untuk pengembangan ekonomi dan sebagainya, tapi di sisi lain ketika tidak diawasi dengan baik, perburuan dan terbuka ruang untuk tindak­n dan perilaku yang tidak ­lestari.

Koridor satwa

Direktur Program Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Kalimantan Puspa D Liman mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus dilihat secara bijak. Sebagai jalan tengah antara kebutuhan pembangunan dan lingkungan, mutlak bagi pemerintah untuk membuat desain ibu kota yang ekologis. Salah satu wujudnya ialah mencontoh keberadaan ­koridor satwa.

“Jadi, kedepannya saja kalau memang tidak terelakkan harus bangun di situ mungkin untuk spesies orang utan perlu dibangunkan semacam koridor yang kita kategorikan ekosistem esensial. Jadi, walaupun ada pembangunan, satwa dan habitatnya masih terkoneksi. Itu memerlukan kesungguhan. Kalau kita lihat Kalimantan saat ini, walaupun tidak ada pembangunan, habitat orang utan pun terdegradasi,” ucap Puspa.

Koridor satwa sesungguhnya bukan baru di dunia pelestarian lingkungan Indonesia. Hingga kini, setidaknya sudah ada penetapan jalur untuk koridor gajah di luar kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Kabupaten Tebo, Jambi. Jalurnya sepanjang 155 km dan direncanakan dipagari kawat serta direncanakan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Sementara itu, untuk wilayah Kubu Raya, Kalimantan Barat juga sudah banyak desakan untuk membuat koridor satwa bagi orang utan dan bekantan.

Meski demikian, bagi rangkong tentunya dibutuhkan konsep yang berbeda karena bukanlah hewan menapak.

Saat ini, TFCA Kalimantan bersama LSM Rangkong Indonesia melakukan program konservasi rangkong gading di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Program itu memiliki beberapa kegiatan, yaitu pertama, melakukan perkiraan populasi dan monitoring habitat serta populasi rangkong gading. (M-1)