Sukses Turunkan Angka Kebakaran Hutan

SALAH satu pencapaian penting sektor kehutanan dan lingkungan hidup selama empat tahun Pemerintahan Joko Widodo ialah menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Dhika Kusuma Winata dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di ruang kerjanya, Rabu (17/10).

Prioritas dan hasil kerja apa lagi yang ingin disampaikan Menteri LHK dalam 4 tahunan ini dan dianggap perlu untuk disampaikan kepada masyarakat?
Untuk saya dan saya kira Bapak Presiden juga, bahwa benchmark penanganan karhutla kita ialah kebakaran dahsyat pada 2015. Saat itu
juga, karhutla merupakan mimpi buruk selama belasan tahun, terutama bagi provinsiprovinsi konvensional yang menghadapinya, seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, dan Kalsel yang insidental muncul walau kadang-kadang cukup mengejutkan juga, seperti di Papua, NTT, Sumut, Aceh, dan Kaltim.

Data menunjukkan bahwa pada 2016, 2017, dan 2018 ini tidak ada lagi polusi asap secara besar-besaran, apalagi asap yang sampai ke luar negeri. Pada 2016, masih ada 2-3 hari asap menyeberang ke luar negeri, yang sebelumnya bisa dalam kurun waktu sebulan atau lebih. Jadi, saya kira sangat jelas capaian ini, nanti bisa kita lihat dari aspek hotspot, luas areal terbakar, dan lain-lain.

Hingga 11 Oktober 2018, tercatat hotspot sebanyak 8.163, jumlah ini menurun sekitar 88,50% jika dibandingkan dengan 2015 saat peristiwa karhutla terjadi cukup luas, yaitu sebanyak 70.971 titik. Pada 2017, jumlah hotspot 2.440 titik, pada 2016 sebanyak 3.844 titik. Sementara itu, hingga September 2018, luas karhutla tercatat 194.757 hektare, luasan ini menurun 92,54% jika dibandingkan dengan 2015, yaitu seluas 2.611.411 hektare. Luas karhutla pada 2016 sebesar 438.363 hektare dan pada 2017 sebesar 165.484 hektare. Pada 2018, areal terbakar lebih luas dari 2017, saat ini mungkin mencapai 190 ribuan hektare, sedang terus kita ikuti perkembangannya karena iklim lebih panas pada 2018 jika dibandingkan dengan 2017.

Namun, jelas bahwa terjadi penurunan yang dahsyat karhutla dari kondisi-kindisi sebelumnya. Yang paling jelas ialah kita bisa menyelamatkan event Asian Games dari polusi udara karena karhutla. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemda, BNPB, TNI, POLRI, Manggala Agni, pemegang izin/korporat, masyarakat peduli api, dan semua pihak. Terima kasih kita sudah menyelamatkan terlepas dari polusi udara. Walaupun demikian, sampai saat ini kita masih terus waspada karena udara panas, terutama di bagian selatan garis equator berrato Jawa, Balai Nusantara masih panas dan terus dapat terjadi kebakaran.

Bagaimana upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilakukan KLHK?
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan, antara lain, pertama, penguatan kelembagaan dan pengambilan keputusan tingkat nasional, pusat, dan daerah. Di tingkat nasional dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Kedua, penguatan kapasitas SDM pengendalian karhutla melalui pembentukan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Patroli Terpadu. Saat ini dapat menjangkau 1.255 desa di seluruh Indonesia. Ketiga, revitalisasi dan penguatan sarana prasarana pengendalian karhutla. Keempat, pengembangan early warning system, early detection system, dan groundcheck hotspot. KLHK melakukan pemantauan hotspot setiap waktu melalui satelit NOAA dan satelit Terra/Aqua (NASA) Confi dential Level 80%. Itu dilakukan secara terpadu bersama BNPB, LAPAN, dan BMKG. Kelima, pelaksanaan patroli terpadu bersama TNI, POLRI, BNPB, BMKG, BPBD, dinas terkait, dan masyarakat, dalam upaya pencegahan karhutla. Dalam hal ini, pemilik konsesi juga wajib menjaga kawasannya dari ancaman karhutla. Keenam, penanggulangan karhutla melalui pemadaman darat serta operasi udara dan modifi kasi cuaca. Ketujuh, kampanye penyadartahuan pencegahan karhutla secara intensif kepada masyarakat.

Apa saja terobosan yang dilakukanKLHK dalam menekan angka kebakaran lahan dan hutan?
Sangat jelas, kita melakukan corrective action secara besar-besaran sebagaimana ditekankan dan disampaikan Bapak Presiden kepada masyarakat dan dunia internasional. Corrective action itu telah membuahkan hasilnya dan kita bersyukur untuk itu. Jadi, ini bukan hanya soal KHLK, melainkan juga soal kita semua.

Saya bisa jelaskan beberapa langkah korektif itu bahwa kepemimpinan langsung Bapak Presiden sangat jelas merupakan faktor utamanya. Beberapa terobosan itu sebagai berikut; Pertama, untuk pertama kalinya kita memperbaiki konsep kerja penanganan karhutla, yaitu tidak hanya menangani karhutla saat kondisi darurat, tetapi juga sudah memasukkan kondisi siaga darurat sebagai konsep kerja.

Saya berterima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Mayjen Purn Prof Syamsul Maarif, saat itu pada 2015, kami sepakat bahwa kita bekerja mulai saat kondisi siaga darurat sehingga langkah antisipatif sudah bisa terdeteksi awal. Kerja sama ini dilanjutkan dengan Kepala BNPB yang baru, Bapak Willem Rampangilei.

Kedua, saya sendiri khusus di lingkup KLHK mempelajari indikasi- indikasi karhutla selama belasan tahun, jelas ada perbedaan
peta sebaran hotspots dalam rentang waktu lama, misalnya, di Riau berbeda dengan Kalbar, dan seterusnya. Untuk itu, kami di KLHK kemudian mengembangkan sendiri indikator, selain jumlah hotspot harian yang dipantau, kita juga melakukan counter-check dengan data kualitas udara kota-kota di provinsi-provinsi rawan kebakaran. Jadi, kalo saya monitor hotspot, saya juga check data kualitas udara.

Ketiga, sesuai arahan Presiden dan Wapres bahwa faktor monitor dan patrol ialah hal penting. Kita intensifkan patroli terpadu. Untuk pertama kalinya juga penanganan dengan satgas terpadu yang dipimpin gubernur/pangdam/ kapolda. Ini sangat penting. Patroli dilakukan pararel dengan langkah-langkah monitoring hotspsot. Indikasi hotspot harian dikontrol lapangan dengan sistem patroli. Dalam kaitan ini pula, peran masyarakat juga menonjol. Info kebakaran juga bisa datang dari masyarakat.

Pengembangan sistem informasi karhutla dilakukan dengan website Sipongi yang dapat diakses publik setiap waktu. Layanan SMS blast karhutla sebagai early warning system, yang berisi informasi hotspot pada wilayah rawan karhutla.

Keempat, Penegakan hukum, di antaranya penerapan sanksi administratif untuk pertama kalinya dilakukan pemerintah kepada konsesi/pemegang izin. Beberapa konsesi korporat yang terbakar, dilakukan langka penegakan hukum, juga bagi anggota masyarakat yang
membakar lahan dan hutan. Dalam kegiatan ini tercatat sebanyak tiga izin dicabut, LK 40 izin dibekukan, dan ratusan izin diberikan sanksi paksaan pemerintah untuk memperbaiki pola-pola kerja mereka untuk bisa atasi dan cegah karhutla. Dalam tiga tahun terakhir, upaya penegakan hukum kasus karhutla telah dilaksanakan kepada 171 korporasi dikenakan sanksi administratif, 11 korporasi digugat secara perdata, lima di antaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), dengan nilai pertanggungjawaban korporasi senilai Rp1,4 triliun, dan 12 kasus diproses pidana oleh penyidik KLHK. Dalam penegakan hukum karhutla juga telah diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Atas keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum bersama-sama masyarakat tiga tahun terakhir sejak 2015, penuruan titik panas secara signifi kan mencapai 95% berdasarkan satelit NOAA jika dibandingkan dengan kejadian karhutla pada 2015.

Kelima, pelaksanaan tata kelola gambut, di antaranya dengan upaya membangun kelembagaan Badan Restorasi Gambut. Yang penting ialah bagaimana kita mengontrol dan mengendalikan tata air dalam wilayah gambut yang diusahakan baik oleh masyarakat dan terutama pemegang izin. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan bahwa tidak kurang dari 6 juta hektare areal berizin itu pada kawasan gambut. Untuk itu, KLHK menerapkan sangat tegas pengaturan tentang gambut dengan lahirnya PPberdasarkan UU lingkungan maupun UU tata ruang.

Keenam, penguatan partisipasi masyarakat, melalui masyarakat peduli api (MPA), desa-desa bebas api dalam kolaborasi kerja pemerintah dan masyarakat, serta pemegang izin dan masyarakat.

Ketujuh, monitoring secara terus menerus, harian sepanjang tahun (tidak ada hari tanpa monitoring) yang dilakukan jajaran pemerintah terkait, terutama KLHK. Demikian pula sistem pelaporan online pengendalian karhutla yang telah dilakukan perusahaan. (S2-25)