Mendinginkan bukan Memanaskan

SEJAK dilantik Presiden Joko Widodo pada 13 Juli 2016 sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sejumlah gebrakan dilakukan Tito Karnavian. Pria kelahiran Palembang, Sumatra Selatan itu, mulai menegakkan keamanan dengan menangkap pelaku terorisme hingga memimalkan kejahatan konvensional.

Pria kelahiran 26 Oktober 1964 itu, tergolong polisi yang meraih kenaikan pangkat cukup cepat. Tak pelak, banyak harapan dan tanggung jawab besar dipikulkan kepadanya.

Dalam rangka 4 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, wartawan Media Indonesia Ferdian Ananda Majni, berkesempatan mewawancarai Jenderal Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD, yang tengah berada di Lombok melalui telepon seluler. Berikut petikannya.

Apa strategi yang dilakukan sehingga Asian Games, Asian Para Games, dan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 berlangsung lancar dan aman?                                                                                                                                                                   Pertama, kegiatan conditioning sebelum acara. Saya menyebutnya kegiatan cipta kondisi. Kira-kira tiga bulan sebelum Asian Games, saya secara internal Polri melakukan rapat dalam rangka memetakan jenis-jenis ancaman yang akan mengganggu ketiga event itu. Yang paling diwaspadai, yaitu terorisme, kebakaran hutan lahan di Palembang, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan konvensional, seperti begal, copet, jambret.

Polri melakukan operasi penangkapan kelompok jaringan terorisme. Sekitar 360 orang ditangkap sebelum Asian Games dalam waktu tiga bulan. Kejahatan jalanan, begal, copet, dan jambret, di Jakarta, Bali, Bandung, dan Palembang juga ditangkap tiga bulan sebelumnya.

Bisa diceritakan kekuatan Polri yang dikerahkan?                                                                                                                      Kalau untuk Asian Games, kami mengerahkan hampir 30 ribu personel TNI-Polri, tetapi tidak semua secara terbuka. Banyak yang tertutup
karena kami tidak ingin meninggalkan kesan gawat. Makanya, mulus-mulus saja kelihatannya. Di Asian Para Games lebih sedikit, sekitar 8.000-an. Begitu juga IMF-World Bank, hampir 10 ribu personel.

Bagaimana peran Polri dalam pengamanan pemilu serentak pada 2019?
Pemilu berlangsung aman kalau stakeholders melaksanakan fungsi masing-masing. Ini dimulai KPU menjadi penyelenggara yang baik dan netral, Bawaslu menjadi wasit yang baik, dan para kontestan baik pilpres maupun pileg dan partai pendukung serta massa pendukung banyak menggunakan kampanye positif, tidak mengunakan kampanye hitam atau black campaign.

Kemudian pemerintah daerah mengakomodasi anggaran dan fasilitas untuk penyelenggara pemilu tepat waktu, aparat keamanan TNI, Polri, dan BIN mampu meredam dan memprediksi ancaman serta menetralisasi, juga media harus mendinginkan, bukan memanaskan. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat dan ormas memiliki peran yang mendinginkan.

Apa antisipasi Polri menghadapi kendala dalam pemilu serentak 2019?
Yang paling utama, kami mendorong mesin untuk mendinginkan tadi. Kendalanya, jika ada pihak yang tidak bisa menahan diri dan menggunakan kampanye provokatif, kemudian penyelenggara tidak netral. Makanya, kami melakukan koordinasi terus-menerus dengan stakeholders sambil menyiapkan pasukan, peralatan, dan memetakan kerawanan.

Bagaimana pengamanan Polri pascagempa di Lombok dan Palu?                                                                                                 Di Lombok, tugas utama Polri membantu evakuasi dan penyelamatan, melakukan pengamanan, membantu pemulihan ekonomi, rekonstruksi infrastruktur, rumah, dan lain-lain sehingga kembali normal. Untuk di Lombok relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan Palu, karena bandara tidak terkena. Jalan-jalan raya juga dapat dilewati.

Akan tetapi, di Sulawesi Tengah karena ada gempa, tsunami, dan likuifaksi, jalan-jalan pintu menuju Palu terkena longsor. Kemudian dermaga atau pelabuhannya juga terkena tsunami.

Bisa disampaikan terobosan Polri dalam era digital?
Kami mengunakan teknologi ini untuk memperbaiki sistem administrasi internal, semisal sistem pelaporan. Masyarakat mau melaporkan, ada beberapa wilayah bisa mengunakan akses internet atau layanan polisiku, layanan 110. Kemudian sistem administrasi internal, kita menggunakan aplikasi di bidang rekrutmen, logistik, perencanaan, reserse, dan lainnya. Kami juga menggunakan teknologi untuk mengantisipasi kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, semisal cyber crime, hoaks di media sosial, dan UU ITE.

Di bidang korupsi, bisa dijelaskan kiprah Polri dalam memberantasnya?
Kami melakukan pencegahan internal melalui membuat peraturan Kapolri untuk pelaporan Perkap LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), Perkap Pembelian Barang Mewah, dan Perkap tentang aturan berbisnis anggota kepolisian. Kedua, kami mengefektifkan tim penanganan polisi yang ada di mabes, polda, dan polres. Dibentuk juga satgas siber pungli, satgas pangan, dan lainnya. Dari Januari sampai dengan September 2018, kami mengungkap nilai kerugian negara dari 1.338 kasus korupsi yang ditangani penyidik Polri sebesar Rp2,623 triliun. Kerugian negara yang berhasil diselamatkan dalam proses penyidikan sebesar Rp2,216 triliun. Kami juga melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 126 kasus dengan barang bukti yang disita dalam bentuk uang senilai Rp2,203 triliun.

Lantas bagaimana Polri menangkal illegal fishing?
Untuk kapal asing, kami menangani secara tegas. Bagi nelayan, seharusnya kita besarkan mereka dengan bantuan agar mereka memiliki kemampuan tangkap ikan, perizinan dipermudah, kapal dibantu, dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Setelah itu, dibantu dibangunkan sentral untuk menampung tangkapan itu. Hasil pengelolaan laut bisa menjadi industri. Kita menjadi pengekspor penting eksplorasi laut.

Reskrim dan Lantas menjadi program unggulan Polri. Apa sajakah itu?
Yang saya buat program promoter meningkatkan profesionalisme, modernisasi, dan meraih kepercayaan publik. Yang utama, memperbaiki
pelayanan publik seperti sentra-sentra masyarakat, memanfaatkan teknologi. Itu agar masyarakat bisa langsung berkoordinasi dengan polisi lebih cepat atau bantuan cepat datang. Saya menekankan betul stabilitas keamanan supaya tidak terjadi konfl ik kelompok. Terorisme, narkoba, dan konfl ik sosial itu yang menjadi prioritas saya.

Bisa diceritakan prestasi Polri dalam memberantas narkoba?
Dalam memberantas narkoba, bersama BNN kami banyak memberantas jaringan-jaringan dalam maupun luar negeri. Narkoba tidak hanya sebatas menangkap, tetapi juga perlu mengurangi permintaan. Perlu ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memakai narkoba.

Sepanjang Januari-12 September 2018 Bareskrim Polri menangani 21.221 kasus.

Terakhir, bagaimana Polri mencegah dan menangani kelompok- kelompok yang terindikasi radikal?
Perlu ada langkah-langkah dari kita, harus mencegah agar ideologi-ideologi ini tidak menyebar. Begitu juga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh kita biarkan. Jika ada, sesuai aturan hukum kami tegakkan.

Bagaimana ikhtiar Polri dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat?
Tidak mudah mengembalikan kepercayaan publik. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, kami harus berusaha meningkatkan performa dan kinerja dengan memperbaiki kultur. Namun, ini semua sangat tergantung pada perbaikan kultur, budaya, sikap, perilaku, maupun kinerja untuk bisa berkerja dengan baik. Itu harus memperbaiki kesejahteraan serta kesediaan sarana prasarana dan biaya operasional. Itu paling penting. (Fer/S4-25)